Oleh: Ummu Afifah
(Theraphys Tribun Nabbawi)
Opini — Jeritan hati datang dari para pengguna kendaraan roda dua, khususnya yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan di Kota Muara Enim, Sumatera Selatan. Mereka mengeluhkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai naik secara diam-diam, namun tidak dibarengi dengan jaminan ketersediaan stok BBM subsidi jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini sebagaimana dilansir dari Sripoku.com pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kombinasi antara naiknya harga Pertamax dan sering kosongnya pasokan Pertalite di jalur khusus sepeda motor dinilai semakin mencekik pendapatan harian rakyat kecil.
Pantauan langsung di lapangan pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB di SPBU Talang Jawa, Muara Enim, menunjukkan papan pengumuman di jalur pengisian Pertalite khusus sepeda motor bertuliskan “Kosong”.
Entahlah, apalagi yang belum diberlakukan pemerintah. Kesejahteraan yang katanya diperjuangkan untuk rakyat seakan hanya menjadi isapan jempol belaka.
Sebelumnya, kebutuhan pokok telah melambung tinggi, pemberlakuan pajak tanpa toleransi terus berjalan, dan kini kenaikan BBM secara mengejutkan kembali menambah derita panjang bagi rakyat.
Kapankah Derita Rakyat Akan Berakhir?
Jawabannya, menurut pandangan penulis, tidak akan pernah berakhir selama kehidupan ini diatur oleh sistem ekonomi kapitalis yang lebih menguntungkan para konglomerat, korporasi besar, dan para kroninya.
Betapa hidup semakin sengsara ketika negara memberikan perlindungan terhadap kepemilikan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Kesejahteraan akhirnya lebih banyak dirasakan oleh para pemilik modal dengan dukungan berbagai regulasi yang disahkan negara.
Negara seolah menjadi pelayan bagi korporasi besar yang justru menjadi penjegal kepentingan rakyat. Padahal, sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi (migas), merupakan kebutuhan penting yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan.
Hal-hal yang seharusnya menjadi sarana memperlancar transportasi sekaligus sumber penghidupan masyarakat semestinya mendapat perhatian dan dukungan dari negara.
Di tengah kehidupan ekonomi yang sulit dan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, rakyat didorong untuk kreatif menciptakan lapangan kerja sendiri.
Namun, dukungan terhadap aktivitas vital tersebut justru dirasakan semakin minim.
Kehidupan semakin berat dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang sebelumnya berada pada kisaran Rp12.000 per liter, kemudian naik menjadi sekitar Rp16.000 per liter. Rakyat yang berharap mendapatkan akses energi yang terjangkau justru dihadapkan pada kenaikan harga yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp4.000 per liter.
Dari sini, menurut penulis, tampak bahwa negara tidak berperan sebagai pelindung dan pengurus rakyat, melainkan hanya menjadi regulator antara pengusaha dan masyarakat.
Pada akhirnya, pihak yang lebih banyak mendapatkan perlindungan adalah para pemegang kekuasaan ekonomi di sektor migas dan minerba.
Sementara itu, rakyat berada dalam kondisi yang semakin sulit dan harus menelan pil pahit akibat hidup dalam sistem kapitalis.
Alih-alih memperoleh manfaat dari pengelolaan kekayaan alam, rakyat justru menghadapi berbagai kenaikan kebutuhan pokok yang semakin memberatkan kehidupan mereka.
Karena itu, menurut pandangan penulis, tidak ada kesejahteraan yang hakiki dalam sistem kapitalis.
Padahal, dalam sistem Islam terdapat konsep bahwa manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.
Ketiga hal tersebut dikelola negara sebagai amanah dari Allah SWT untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan ini, haram hukumnya menyerahkan penguasaan sumber daya alam kepada individu maupun kelompok tertentu demi kepentingan dan kesejahteraan segelintir orang.
Begitulah, menurut konsep ekonomi Islam, kekayaan alam dikelola berdasarkan syariat Islam yang dianggap sempurna.
Sumber daya alam yang dikelola negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi secara menyeluruh.
Pemerintahan yang mandiri tidak berada di bawah pengaruh kekuatan asing yang dapat mengintervensi setiap aktivitas pengurusan dan perlindungan terhadap rakyatnya.
Bayang-bayang kepentingan asing dan investor tidak akan memengaruhi kebijakan pemerintahan karena dalam sistem Islam ketundukan hanya kepada hukum syara’. Hukum syara’ dipandang sebagai aturan yang mengatur kehidupan secara menyeluruh dan sempurna.
Sudah saatnya, menurut pandangan penulis, masyarakat meninggalkan sistem kapitalis yang dianggap menyengsarakan dan kembali menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan yang diyakini lebih sempurna.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Share:
