,KOTAMOBAGU,Dalam Rapat Paripurna Tingkat II yang diadakan pada Senin (19/5), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kotamobagu menyoroti secara serius Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2024. Laporan tersebut dinilai sarat dengan inkonsistensi data, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap belum menunjukkan kinerja optimal.
Ketua Pansus, Royke Kasenda, mengungkapkan bahwa selama proses pembahasan, ditemukan berbagai kejanggalan, termasuk ketidaksesuaian data serta kesalahan angka yang berulang. “LKPJ ini secara naratif terlihat rapi, namun banyak data yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ini menunjukkan lemahnya validasi dan kontrol internal,” ujar Royke.
Ia menambahkan bahwa inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta antara anggaran dan hasil kegiatan, mencerminkan belum maksimalnya tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas. Pansus menyoroti beberapa OPD yang dinilai memerlukan evaluasi mendalam, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
DLH menjadi sorotan utama terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah overload dan belum mendapat penanganan serius. Sistem pengelolaan sampah yang masih menggunakan metode open dumping dinilai sudah tidak layak dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Royke menegaskan, “DLH diminta segera melakukan kajian teknis dan mengambil langkah darurat dengan beralih ke sistem sanitary landfill.”
Dispora juga mendapat perhatian karena dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembinaan pemuda dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Meski sejumlah kegiatan tercantum dalam laporan, implementasinya dinilai belum efektif. “Organisasi kepemudaan masih kesulitan mengakses dukungan program. Dispora perlu memperkuat pelatihan, pembinaan, dan penganggaran,” kata Royke.
Sebagai langkah pengawasan, Pansus DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Untuk DLH, percepatan penanganan TPA yang overload serta perencanaan transisi menuju sistem pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill menjadi prioritas. Sementara untuk Dispora, peningkatan anggaran kepemudaan, pembinaan organisasi pemuda, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan sarana olahraga di setiap cabang yang berkembang di daerah menjadi rekomendasi utama.
“Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai masukan konstruktif agar tata kelola pemerintahan ke depan lebih akurat, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Royke.
Share:
