GORONTALO – Provinsi Gorontalo menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri per 26 Mei 2025, Gorontalo menempati peringkat ketiga nasional dalam persentase realisasi belanja APBD tingkat provinsi dengan capaian 36,93 persen.
Capaian ini diumumkan oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, saat rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyerapan anggaran APBN dan APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, di Hotel Aston, Senin (23/06/2025). Rapat tersebut diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Secara rinci, realisasi fisik pada Mei 2025 tercatat sebesar 38,28 persen dari target 26,28 persen. Sementara itu, realisasi keuangan mencapai 34,40 persen dari target 25,50 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada Mei 2024 realisasi fisik berada di angka 37,88 persen dan keuangan 33,48 persen.
Untuk Triwulan I (hingga Maret 2025), Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik sebesar 21,60 persen dari target 11,71 persen, dan realisasi keuangan sebesar 19,69 persen dari target 11,20 persen.
Beberapa OPD dengan kinerja terbaik antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga yang mencatat realisasi fisik tertinggi sebesar 53,20 persen dan keuangan 44,34 persen. Disusul oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan realisasi fisik 50,61 persen dan keuangan 40,26 persen, serta Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik 50,34 persen dan keuangan 37,62 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, capaian realisasi fisik tertinggi diraih oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 41,5 persen, diikuti Kabupaten Boalemo 41,46 persen dan Kabupaten Gorontalo 40,8 persen. Untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat angka tertinggi sebesar 33,16 persen, sedangkan Gorontalo Utara menjadi yang terendah dengan 21,33 persen.
Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasinya kepada seluruh OPD dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras mencapai target. Namun, ia mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak menjadi alasan untuk lengah.
“Kita masih punya sisa waktu di bulan Juni. Target kita idealnya menyentuh 50 persen,” tegas Gusnar.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti adanya ketimpangan antara realisasi fisik dan serapan anggaran. Ia menduga hal ini disebabkan oleh keterbatasan kas daerah atau meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta menurunnya pendapatan daerah.
“Realisasinya sudah bagus, tapi penyerapan anggaran masih rendah. Pendapatan daerah juga seret. Tolong ini jadi perhatian bagi seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya.












