Gorontalo – Kelangkaan BBM, pembatasan wilayah tangkap, hingga rumitnya perizinan melaut menjadi keluhan utama yang disampaikan oleh Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo saat melakukan audiensi bersama Gubernur Gusnar Ismail di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (05/08/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Asosiasi, Sarlis Mantu, yang mengungkapkan bahwa berbagai hambatan tersebut telah menyebabkan keresahan dan kegamangan para nelayan untuk melaut, bahkan berdampak langsung pada stabilitas penghasilan mereka.
“Kelangkaan BBM makin sering terjadi, wilayah tangkap dibatasi hanya sampai 12 mil, jumlah rompong juga dibatasi, dan proses izin melaut sangat rumit. Ini semua menjadi beban bagi kami,” ujar Sarlis di hadapan Gubernur.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi nelayan terdiri dari dua jenis: masalah lokal dan masalah nasional. Ia pun menyampaikan dua langkah solusi strategis:
- Masalah Lokal:
- Kuota BBM akan dialihkan dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo.
- Pengawasan distribusi akan dilakukan secara ketat oleh Satpol PP, guna memastikan penyaluran tepat sasaran ke nelayan.
- Masalah Nasional:
- Pemprov Gorontalo akan segera bersurat kepada BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bagi nelayan.
- Gubernur juga berkomitmen untuk menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan guna menyampaikan langsung aspirasi nelayan Gorontalo.
Awalnya, pertemuan ini direncanakan berlangsung dalam bentuk aksi demonstrasi. Namun berkat sikap terbuka dan respons cepat dari Gubernur, suasana berubah menjadi dialog penuh kekeluargaan.
Pengurus asosiasi menyambut baik solusi yang ditawarkan pemerintah, dan menyatakan siap menunggu realisasi kebijakan penambahan kuota BBM pada triwulan keempat bulan Oktober 2025.
Langkah cepat yang diambil Pemprov Gorontalo menunjukkan komitmen, keberpihakan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap nasib nelayan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Share:
