– Pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengenai anggaran penanganan kemiskinan dengan jumlah hampir mencapai RP 500 triliun yang banyak digunakan hanya untuk studi banding, seminar di hotel, dan biaya konsultan tentu membuat kita miris. Pasalnya anggaran sebanyak itu yang harusnya diperuntukan ke rakyat miskin justru habis untuk kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan.
Masalah kemiskinan memang masih menjadi PR besar bagi negara ini, apalagi angka kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat angka kemiskinan ekstrim pada bulan maret tahun 2022 mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen (kumparan, 30/01/2023). Di Provinsi Gorontalo sendiri presentase angka kemiskinan mencapai 15,51 persen atau naik sekitar 2,75 ribu dari September 2021. Dari jumlah ini, Gorotalo masih belum bisa keluar dari lima besar persentase masyarakat miskin di Indonesia.
Berbagai macam program yang pemerintah lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, hanya saja program tersebut justru tidak membawa pengaruh pada rakyat. seperti halnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menyebut tiga strategi utama untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, berupa penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Targetnya, pada 2024 kemiskinan ekstrem menjadi hilang alias nol persen.
Hanya saja program-program ini hanya sampai pada masalah cabang dari semua masalah kemiskinan. Kemiskinan bukanlah masalah tunggal seperti persoalan ketepatan program atau semacamnya. Kemiskinan yang terjadi sejatinya berakar dari penerapn sistem ekonomi yang berasal dari kapitalisme neoriberal yang tegak atas dasar sekularisme.
Sistem ini melahirkan individu-individu yang rakus dan hanya mendahulukan kepentingan pribadi tanpa mengenal halal haram. Merekalah para pemilik modal dan korporasi yang bisa menyetir kekuasaan untuk melegalisasi “perampokan” terhadap kekayaan alam di berbagai negara yang mereka kuasai. Dengan menggunakan lembaga-lembaga dan perjanjian internasional untuk menggait negara-negara kecil yang dikategorikan sebagai negara berkembang agar bergantung pada negara adidaya dengan “menjebaknya” dengan perjanjian berupa bantuan hutang. Beginilah cara mereka para pemilik modal mendapatkan kekuasaan mereka dan mengendalikan negara-negara kecil sesuai keinginan mereka.
Seperti halnya Indonesia yang tidak lepas dari cengkraman negara adidaya. Hampir semua sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat dikuasasi sehingga negara pun tidak punya modal untuk menyejahterakan rakyatnya. Bahkan tidak sedikit penguasa yang saling kerja sama dan mengambil untung pribadi dari rakyatnya. Inilah gambaran sistem demokrasi yang masih di agung-agungkan negara ini.
Dengan demikian, selama Indonesia masih berpegang teguh pada sistem demokrasi kapitalisme maka masalah kemiskinan dijamin akan tetap ada. Adapun program-program seperti penurunan, pencegahan ataupun penghapusan angka kemiskinan hanya menjadi formalitas belaka untuk menghabiskan anggaran yang dikeluarkan negara.
Negara atau penguasa seharusnya dalam benar-benar memfungsikan dirinya sebagai pengurus umat sekaligus pelindung rakyat secara orang per orang. Ini karena amanah kepemimpinan adalah amanah berat yang harus siap dipertanggungjawabkan di keabadian. Begitulah cara islam mengajarkan.
Dalam sistem ekonomi Islam mewajibkan penguasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara keseluruhan. Penguasa dilarang melakukan kerjasama antara negara manapun seperti halnya di sistem demokrasi. Segala kekayaan alam yang dimiliki seratus persen dikelola oleh negara tanpa campur tangan asing ataupun swasta. Negara Islam pun akan menjamin kehidupan rakyat yang kurang mampu sekaligus menjamin kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya.
Inilah cara Islam dalam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh karena sejatinya Islam bukan hanya persoalan agama spiritual saja, tetapi juga agama politik yang mengatur persoalan manusia dari bangun tidur hingga bangun negara. Sudah seharusnya kita menggunakan islam menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah kita.
Share:
