– Sudah 77 tahun Indonesia tertatih dalam reformasi, ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji, namun ketika ada tangis seorang minor di pelosok negeri mereka bukan mencari solusi tapi mereka mencari koalisi (Abdur, stand up comedy).
Kalimat ini dengan lantang disuarakan oleh salah seorang peserta stand up comedy disalah satu station televisi Indonesia. Kalimat ini bergemah di ruang studio yang menghasilkan tepukantangan dari para penonton. Kalimat ini sebagai bentuk kritik keras yang dibalut dengan comedy, menggambarkan sistem kepemerintahan di negara kita saat ini.
Indonesia dari awal kepemimpinan dari bapak proklamator, Ir. Soekarno seorang presiden pertama hingga sampai kepada presiden ke-7, namun sampai hari ini juga kemerdekaan yang sesungguhnya belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak angka kemiskinan di Indonesia yang masih belum dapat diatasi oleh pemerintah itu sendiri.
Mengutip World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat US$3.870 per kapita pada 2020.
Sementara, mengutip gfmag.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022. Hal ini menjadi duka bagi kita, karena sumber daya alam di Indonesia yang sangat berlimpah ruah. Mulai dari batubara, nikel, emas, sawit, hingga kekayaan laut pun Indonesia memiliki itu semua. Maka dengan melihat kekayaan di Indonesia ini untuk itu, Indonesia seharusnya masuk negara terkaya di dunia bukan justru sebaliknya masuk di 100 besar negara termiskin di dunia.
Maka hal ini menjadi pertanyaan, bukan? kenapa dengan sumber daya alam yang memadai, Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan kemiskinan, apa yang salah? apakah sumber daya manusia yang tidak memadai, masih saja tertinggal dari negara lain? saya rasa bukan, di Indonesia sudah banyak figur-figur yang terbilang cerdas, yang diakui di negara luar sana. Maka apa? Yang membuat Indonesia masih saja miskin?
Penulis bukan ingin mengadu domba, namun mencoba membuka cakrawala dari pembaca terhadap fakta yang terjadi di negara kita tercinta ini. Mari kita berkaca dari negara seberang, Negara Singapura, negara dengan ekonomi paling baik di Asia Tenggara, juga masuk dalam daftar negara terkaya di dunia. Global Finance mencatat, PDB negara tetangga Indonesia ini adalah USD107.677 dan cukup baik.
Singapura berhasil menjadi pusat manufaktur, perdagangan, dan keuangan yang sangat berkembang pesat. Pemerintah negara ini dikenal sangat ulet dalam memberantas buta huruf, menaikkan tingkat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pendidikan warganya sejak merdeka di tahun 1965. Buah kerja keras itu terlihat beberapa puluh tahun kemudian, ketika Singapura menjadi negara ke-3 terkaya di dunia.
Nah bagaimana dengan Indonesia sendiri? Kalian sendiri yang bisa menyimpulkannya, kenapa kita di Indonesia masih saja merasa kurang sedangkan banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk masalah kemiskinan.
Kemenkeu merilis laporan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2022 mencapai Rp431,5 triliun. Anggaran ini meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, KIS, Kartu PraKerja, Bantuan Bencana Alam dan lainnya. Bantuan-bantuan ini tersebar di kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
Namun apakah dengan banyaknya anggaran ini dapat mencegah kemiskinan di Indonesia apalagi khusus di Gorontalo itu sendiri? Tentu tidak angka kemiskinan tetap saja melonjak, hal ini mesih saja menjadi polemik dikalangan pemerintah. Bagaimana mengatasi itu, tapi mirisnya mereka lupa hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana merubah sistem. Kenapa harus sistem karena sistem inilah yang memiskinan Indonesia, seharusnya pemerintah perlu memilah dan memilih mana yang perlu dan mana yang tidak.
Tercatat sebelumnya, Kemenkeu melaporkan belanja perjalanan dinas PNS secara umum membengkak hingga 72% pada 2022 lalu. Semula Rp27,3 triliun menjadi Rp37,8 triliun. Ini untuk perjalanan dinas saja, padahal anggaran yang begitu banyak masih bisa dialokasikan untuk hal lain namun terpakai hanya diperjalanan dinas.
Menteri Abdullah Azwar Anas mengakui ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan sebagian anggaran Rp500 triliun untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah instansi tertentu tersedot untuk studi banding dan seminar di hotel. Sehingga ini menjadikan pemborosan anggaran, dan ini merupakan problem akut di birokrasi kementrian, lembaga tertentu dan pemerintah daerah.
Ini perlu diubah, sehingganya pemimpin tertinggi dalam instansi pemerintah atau lembaga seharusnya menerapkan sebuah sistem yang tidak memanjakan para Aparatur Sipil Negara, kenapa harus di hotel? Kenapa harus studi banding keluar daerah? kalau hasilnya nol. Mari kita berbenah mulai dari sekarang, dan untuk Indonesia tercinta, untuk rakyat buka hanya bermodal pemanis diawal, hilang diakhir.
Share:
