,JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rotasi dan pengisian jabatan terhadap 1.361 pejabat manajerial dan nonmanajerial sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pelantikan berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, meminta pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah sekaligus momentum untuk mendorong perubahan pelayanan pertanahan.
“Ini adalah kepercayaan besar yang membawa tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif, dan tentu saja memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” ujar Dalu.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 497 orang merupakan pejabat manajerial atau struktural, sementara 864 lainnya merupakan pejabat nonmanajerial atau fungsional.
Dalu menegaskan, transformasi pelayanan pertanahan yang tengah dilakukan ATR/BPN tidak hanya membutuhkan perubahan sistem, tetapi juga SDM yang kompeten, profesional dan memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“30.000 orang pegawai yang ada di ATR/BPN akan menjadi kunci penggerak transformasi kita. Saya menginginkan agar seluruh pegawai menjadi SDM yang kompeten, yang profesional, dan memiliki semangat pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” katanya.
Penguatan organisasi tersebut juga berjalan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
Melalui aturan baru tersebut, sebanyak 10 Kantor Pertanahan mulai menerapkan nomenklatur Jabatan Pengawas yang membidangi kewilayahan. Struktur tersebut terbagi dalam Seksi 1 hingga Seksi 6 sesuai dengan tipologi masing-masing Kantor Pertanahan.
Dalu berharap perubahan struktur organisasi dapat membuat proses pelayanan pertanahan berlangsung lebih cepat dan optimal.
“Kita berharap perubahan ini mampu mendukung layanan pertanahan dengan lebih cepat dan lebih prima, serta meningkatkan kualitas jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi pelayanan tidak semata-mata ditentukan oleh perubahan struktur organisasi. Kualitas aparatur yang menjalankan pelayanan tetap menjadi faktor penting.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menggali potensi diri, menghasilkan inovasi serta menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pelantikan tersebut diikuti jajaran ATR/BPN secara luring dan daring dari berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir secara langsung di Aula Prona Jakarta.
Share:
