Editorial — Program makan siang gratis yang menjadi janji politik Prabowo-Gibran tengah menempati pusat perhatian, terutama dengan usalannya dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Namun, di balik optimisme akan manfaatnya, terdapat tantangan besar yang perlu diperhitungkan dengan matang.
Hitungan awal dari beberapa kementerian menunjukkan angka yang mengagetkan. Diperkirakan belanja untuk program ini mencapai Rp 185,2 triliun hingga Rp 257,2 triliun per tahun. Angka tersebut tidaklah kecil, dan jika tidak ditangani dengan cermat, bisa menyebabkan defisit anggaran yang semakin membengkak.
Salah satu siasat untuk merealisasikan program ini adalah dengan merealokasi anggaran dari dana subsidi energi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, langkah tersebut tidaklah mudah, mengingat dampaknya pada rumah tangga menengah ke bawah dan juga guru honorer. Kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam, karena tidak bisa diabaikan bahwa anggaran tersebut memiliki dampak besar pada kebutuhan pokok masyarakat.
Namun, jika tidak ada realokasi dari dana tersebut, pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan memperlebar defisit APBN. Defisit APBN pada tahun 2023 mencapai Rp 347,6 triliun, dan kenaikan utang pemerintah selama dua kabinet Jokowi menjadi perhatian serius. Dalam waktu kurang dari satu dekade, utang negara telah melonjak lebih dari tiga kali lipat, mencapai angka fantastis Rp 8.253,09 triliun pada Januari 2024.
Melihat tren ini, sudah seharusnya pemerintah kembali mempertimbangkan secara seksama program makan siang gratis ini. Meskipun memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, risiko-risiko yang terkait dengan defisit anggaran dan peningkatan utang perlu dievaluasi secara teliti. Keseimbangan antara kebijakan populis dan keberlanjutan keuangan negara harus menjadi fokus utama dalam mengambil keputusan. Sebab, pada akhirnya, keberlangsungan kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama.
(Winanda)
Share:
