Toba – Dalam rangka memastikan Calon Penerima Bantuan (CPB) stimulan perumahan swadaya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Toba, Selasa (24/3/2026)
Kehadiran Menteri PKP tersebut disambut oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus.
Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya berada di beberapa desa, diantaranya Desa Lumban Pea di Kecamatan Balige, Desa Patane V dan Parparean II di Kecamatan Porsea.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait tidak hanya meninjau rumah yang menerima bantuan tetapi juga melihat langsung proses pemberian bantuan, termasuk proses penawaran oleh toko bangunan.
Ia juga menyempatkan diri untuk menjelaskan proses penerimaan bantuan kepada masyarakat.
“Ingat, tidak ada yang namanya pungli. Kalau ada pungutan langsung foto, video. Kita penjarain itu,” kata Maruarar Sirait kepada para penerima bantuan di Desa Lumban Pea.
Ia juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini harus benar-benar adil dan transparan.
“Ini harus adil, jangan yang kaya dapat sementara yang miskin tidak dapat. Pak Prabowo sudah tingkatkan anggaran untuk tahun ini,” tambahnya disambut tepuk tangan warga.
Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus dalam kesempatan itu menyampaikan, sebanyak 8.400 lebih rumah tidak layak huni berada di Kabupaten Toba.
“Sementara kalau jumlah warga yang tidak memiliki rumah masih dalam proses pendataan,” terangnya.
Ia juga berharap, agar bantuan stimulan perumahan swadaya ini dapat membantu warga dalam memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni menjadi layak huni.
“Selain bantuan dari pemerintah, masyarakat sekitar diharapkan dapat bergotong-royong maupun memberikan bantuan yang dibutuhkan,” tutupnya.
Diketahui, untuk tahun anggaran 2026 Provinsi Sumut direncanakan akan mendapatkan sebanyak 19.668 unit bantuan stimulan perumahan swadaya.
Sedangkan Kabupaten Toba direncanakan akan mendapat 509 unit yang tersebar di beberapa desa, salah satunya Desa Lumban Pea di Kecamatan Balige yang mendapatkan 20 unit bantuan.
Meski begitu, angka 509 unit tersebut masih akan diverifikasi oleh Kementerian PKP.












