, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Rabu (2/9/2026).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu Noval C. Manoppo, S.E., M.E mengatakan pihaknya turun langsung memantau kondisi di sejumlah SPBU bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu Melky Mokoginta, S.T.
Pemantauan dilakukan di tiga SPBU untuk mengetahui penyebab antrean sekaligus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Menurut Noval, dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan pengelola SPBU, antrean salah satunya dipicu berkurangnya pasokan BBM bersubsidi pada akhir Agustus.
Ia mencontohkan SPBU Kotobangon yang sebelumnya mengajukan pemesanan sebanyak 40.000 liter, tetapi pasokan yang diterima hanya sekitar 20.000 liter.
Namun kondisi tersebut mulai mendapat tambahan pasokan. Pada Selasa malam (1/9/2026), SPBU Kotobangon kembali menerima pasokan sebanyak 40.000 liter.
“Kami berharap tambahan pasokan ini bisa membantu mengembalikan kondisi distribusi BBM seperti biasa, sehingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dapat segera terurai,” kata Noval.
Pemkot Kotamobagu selanjutnya akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kelancaran pasokan BBM di wilayah tersebut. Selain meminta kepastian pasokan, pemerintah kota juga telah mengusulkan penambahan kuota BBM untuk Kota Kotamobagu.
“Penambahan kuota menjadi salah satu usulan yang kami sampaikan, terutama untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Terkait persoalan antrean, Pemkot juga menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Setelah pemantauan, pemerintah kota berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu untuk memperkuat pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi.
Noval meminta kepolisian mengambil tindakan apabila ditemukan praktik yang mengarah pada penimbunan BBM.
“Kalau ada indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, kami berharap dapat ditindak tegas karena hal tersebut bisa mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat,” katanya.
Pemkot juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan agar penyaluran tetap tertib dan tepat sasaran.
( Man)
Share:
