Gorontalo — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 digelar dengan tujuan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Anggota VI BPK RI. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa (04/06/2024).
Menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, hasil laporan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua belas kalinya. Meskipun demikian, Paris menegaskan bahwa meski laporan tersebut memperoleh WTP, masih terdapat temuan terkait masalah administrasi yang dominan.
“Meskipun tidak ada hal yang ditemukan, namun dalam Paripurna tersebut telah disampaikan temuan-temuan terkait masalah administrasi yang dominan,” jelas Paris.
Politikus senior ini juga mengungkapkan bahwa temuan-temuan tersebut telah disampaikan kepada dirinya sebagai Anggota Dewan dan kepada Penjabat Gubernur Gorontalo. Paris menekankan pentingnya penindakan terhadap temuan tersebut dalam kurun waktu enam puluh hari ke depan.
“Kami mengajak DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini secara serius agar segera terselesaikan,” tambahnya.
Rapat Paripurna ini menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan penindakan yang cepat terhadap temuan-temuan tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat untuk kepentingan masyarakat Gorontalo.
Share:
