Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah melakukan perombakan mendasar terhadap tata kelola beasiswa daerah. Langkah ini digagas langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menilai bahwa selama ini bantuan pendidikan masih belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam rapat terbatas bersama Sekdaprov Sofian Ibrahim dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (21/4/2025), Gubernur Gusnar menyampaikan tiga fokus utama yang akan menjadi acuan baru dalam pendistribusian beasiswa mulai tahun depan.
Kebijakan ini berangkat dari keprihatinan akan rendahnya akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada di kelompok desil 1 dan 2.
“Ini bukan sekadar bantuan biaya kuliah, tapi strategi pengentasan kemiskinan. Setelah selesai kuliah, mereka bisa menjadi tulang punggung keluarga,” ujar Gusnar.
Arahan tersebut membuka peluang besar bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengakses pendidikan tinggi secara lebih adil dan berkeadilan sosial.
Selain mempertajam sasaran penerima, Pemprov juga mengubah pendekatan lokasi studi. Mahasiswa S1 akan lebih difokuskan untuk berkuliah di dalam daerah, sementara jenjang S2 dan S3 diarahkan ke kampus ternama di luar daerah, bahkan luar negeri. Strategi ini dinilai mampu memperkuat kualitas SDM Gorontalo tanpa mengorbankan pemerataan akses di tingkat dasar.
Berbeda dari mekanisme sebelumnya yang cenderung terbuka untuk semua jurusan, ke depan pemerintah akan mengarahkan beasiswa hanya pada program studi yang relevan dengan pembangunan daerah. Gubernur Gusnar menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, teknologi, dan pendidikan.
“Kita harus tahu jurusan apa yang memang dibutuhkan daerah. Jadi tidak semua fakultas. Minimal ada sektor unggulan yang kita prioritaskan,” tegasnya.
Rp2 Miliar Digelontorkan Tahun Ini, Revisi SOP Menanti
Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Masran Rauf, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar untuk program beasiswa umum. Sebanyak 700 mahasiswa telah menerima manfaat dengan rincian Rp2,5 juta untuk jenjang S1, Rp6 juta untuk S2, dan Rp15 juta untuk S3.
Namun, seiring dengan arahan baru dari gubernur, pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Tahun 2026 kita targetkan tata kelola beasiswa akan jauh lebih tertata dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan SDM,” ungkap Masran.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Gorontalo tidak sekadar menyalurkan bantuan pendidikan, tetapi juga merancang kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Reorientasi ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap pola bantuan pendidikan sebelumnya yang dinilai belum menyentuh sasaran strategis.
Dengan reformasi beasiswa ini, Pemprov Gorontalo menunjukkan komitmen bahwa pendidikan bukan sekadar angka di APBD, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan SDM unggul berdaya saing nasional. (Adv)
Share:
