, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melaporkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Dalu menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, tujuh layanan prioritas ATR/BPN telah menangani 6.481.784 berkas atau sekitar 78 persen dari total layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan standar pelayanan satu hari kerja, hak tanggungan elektronik (HT-El) tujuh hari kerja, roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan selama sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dalam waktu lima hari kerja.
Menurut Dalu, transformasi layanan berbasis elektronik telah meningkatkan efisiensi pelayanan, khususnya pada layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan layanan peralihan hak secara elektronik.
Hingga saat ini, layanan informasi pertanahan secara elektronik telah mencatat 17.821.694 permohonan pengecekan sertipikat, 936.067 layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta 1.516.709 layanan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Sementara itu, implementasi HT-El juga terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Juni 2026, ATR/BPN telah menerbitkan 5.727.063 sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dengan total nilai mencapai Rp5.792 triliun yang didukung oleh 4.540 mitra kreditur.
Dalu menilai digitalisasi layanan tersebut tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, menjaga keberlangsungan ekosistem pembiayaan nasional, serta meningkatkan kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, juga membahas penyederhanaan regulasi terhadap tujuh layanan prioritas agar pelayanan pertanahan dan tata ruang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Bahtra menyatakan dukungannya terhadap transformasi layanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Share:
