Gorontalo– Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI menjajaki kolaborasi nasional bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pengurus Pusat SMSI dan Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS yang berlangsung di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore.
Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jamaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Taufiqurochman. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Reda Manthovani, Ketua Umum Indra Utama, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri sejak 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki lebih dari 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Firdaus menyebut, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Dengan jaringan media yang luas, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik serta penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk pembangunan desa.
“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.
Menurutnya, keberadaan jaringan media SMSI di hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi program-program ABPEDNAS. Dukungan tersebut akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mulai dari penyampaian informasi objektif, edukasi publik, hingga fungsi kontrol sosial.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS hadir sebagai organisasi profesi nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.
Menurut Reda, ABPEDNAS memiliki peran strategis sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, hingga penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung penguatan kelembagaan desa melalui pendampingan yang profesional dan berintegritas.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi sekaligus membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, terutama dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, dan memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah maupun organisasi pers.
“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah menjalankan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia.
Share:
