, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Pihaknya juga menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum.
“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Terkait substansi perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, Wamen Ossy enggan berspekulasi. Ia menyebut pihaknya menunggu keterangan resmi dari lembaga penegak hukum yang berwenang.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti akan menyampaikan secara resmi,” ucapnya.
Ia memastikan roda pemerintahan dan pelayanan pertanahan tetap berjalan dan tidak terganggu oleh proses hukum tersebut.
“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Wamen Ossy.
Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah Kantor Pertanahan.
“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Share:
