JAKARTA – Di tengah gencarnya program hilirisasi nasional yang digaungkan pemerintah, muncul satu pesan krusial dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan: “Tak ada hilirisasi tanpa kepastian lahan dan tata ruang yang matang!” Pesan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) dari LEMHANNAS RI, Selasa (10/6/2025) di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Pernyataan Wamen Ossy menyoroti kenyataan pahit bahwa selama ini isu agraria kerap terlupakan dalam strategi hilirisasi. Padahal, menurutnya, legalitas tanah dan kejelasan tata ruang adalah fondasi utama agar investasi hilirisasi tidak mandek di tengah jalan.
“Investor tidak akan berani melangkah jika lahannya bermasalah. Kita bukan sekadar bicara tanah kosong, tapi soal status hukum, kesesuaian tata ruang, dan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear,” tegas Wamen Ossy dalam paparannya yang disimak serius oleh peserta P3N LEMHANNAS.
Dalam konteks hilirisasi sumber daya, banyak pihak selama ini hanya menyorot kementerian teknis seperti ESDM, Perindustrian, atau Investasi. Namun Wamen Ossy memaparkan bahwa ATR/BPN justru menjadi aktor kunci dalam menentukan keberhasilan hilirisasi.
“Hilirisasi bukan hanya proses industri. Itu dimulai dari perencanaan ruang dan penyediaan lahan. Di sinilah peran ATR/BPN menjadi sangat strategis,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keseriusan pemerintah menyediakan ruang yang terencana adalah bagian dari reformasi struktural yang berdampak langsung pada daya saing investasi nasional.
Kunjungan peserta P3N LEMHANNAS RI ini merupakan bagian dari penguatan perspektif strategis nasional. Tenaga Profesional Bidang Politik LEMHANNAS RI, Kup Yanto Setiono, menyatakan, kunjungan ini penting untuk memahami langsung peran ATR/BPN dalam peta pembangunan nasional.
“Kami melihat ATR/BPN bukan hanya bicara sertifikat atau batas tanah. Tapi ada peran vital yang sangat menentukan arah pembangunan ke depan, terutama dalam hilirisasi,” ungkap Kup Yanto.
Meski mengakui sudah banyak terobosan yang dilakukan, Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa tugas besar masih menanti. Ia menyinggung pentingnya percepatan reforma agraria, pembenahan tumpang tindih lahan, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah sebagai syarat mutlak keberhasilan hilirisasi berkelanjutan.
“Tanpa tata ruang yang solid dan agraria yang berkeadilan, kita hanya akan melihat hilirisasi di atas kertas, bukan di lapangan,” pungkasnya. (Ad/d09)
Share:
