, Labuhanbatu – Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar menggelar high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand City Hall Hotel, jalan Balai Kota Medan, Rabu (5/4/2023).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 8 daerah wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar, seperti Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar Teuku Munandar menyampaikan, dalam upaya mengendalikan inflasi di bulan Maret 2023, TPID Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPWBI Pematang Siantar telah melaksanakan beberapa program.
“Di Sumatera Utara, Alhamdulillah terkendali inflasinya karena terjadi sedikit penurunan harga dan secara tahunan dan masih tidak jauh dari nasional walaupun masih di atas target nasional,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, banyak negara-negara yang membutuhkan komoditas dan tentu ini akan berpengaruh terhadap harga komoditas apabila banyak permintaan sementara supply masih ada gangguan-gangguan baik akibat perang, sosial maupun cuaca dan lain-lainnya.
“Permintaan komoditas akan menyumbangkan pendapatan ke negara ke daerah-daerah penghasil komoditas, seperti Labuhanbatu, Simalungun, dan Batu Bara sebagai penghasil sawit. Dengan banyaknya permintaan harga naik, Insya Allah akan berdampak positif terhadap sisi perekonomian daerah dan Bank Indonesia,” ujarnya.
Ia juga meyakini inflasi akan terkendali, dengan kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, didukung dengan penguatan sinergi TPID dan GNPIP.
“Untuk mengatasi inflasi perlu adanya kerjasama dan kolaborasi, sinergitas kepala daerah yang tergabung di wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menyampaikan, saat ini, untuk ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu belum memadai, seperti cabai masih diperoleh dari Kabupaten Karo dan beras masih diperoleh dari Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.
“Karena petani kami sudah alih fungsi seluruhnya menjadi petani kelapa sawit. Oleh karena itu, Kabupaten Labuhanbatu akan berusaha melakukan ketahanan pangan dengan petunjuk dari bapak kepala BI,” ujarnya.
Kemudian, terkait UKM, ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu sedang menggalakkan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu.
“Semoga paparan dari narasumber dapat menambah pengetahuan kami untuk memperbaiki Kabupaten Labuhanbatu,” pungkasnya. (Daily/Wanty)
Share:
