, Tanah Laut – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah.
Hal itu disampaikan Ossy Dermawan saat menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Balairung Tuntung Pandang, Minggu (31/05/2026).
“Bupati punya kewenangan yang sangat kuat untuk bisa mengurus dan menangani segala permasalahan pertanahan yang ada di daerahnya. Bupati merupakan Ketua GTRA di kabupaten sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Ossy.
Menurutnya, GTRA dibentuk Kementerian ATR/BPN sebagai forum kolaborasi untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi persoalan pertanahan secara bersama-sama.
Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, instansi terkait hingga perwakilan masyarakat guna mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
Ossy menilai pendekatan dialog dan musyawarah harus lebih diutamakan dibanding penyelesaian melalui jalur litigasi yang memerlukan waktu panjang.
“Kalau ini sifatnya sudah sistemik dan struktural, Pemda bisa melakukan mekanisme penyelesaian melalui GTRA. Kumpulkan seluruh unsur terkait, dicari solusinya di sana. Paling tidak masyarakat melihat ada niat baik dari pemimpinnya untuk berusaha menyelesaikan masalah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wamen ATR/Waka BPN juga menyerahkan lima sertipikat secara simbolis kepada perwakilan penerima. Sertipikat tersebut merupakan bagian dari total 111 sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Rinciannya terdiri dari 106 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan lima sertipikat hak atas tanah lintas sektor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, Wakil Bupati Tanah Laut Zazuli, unsur Forkopimda, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Share:
