,JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan membuahkan hasil manis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara resmi memberikan penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas keberhasilan menyelesaikan 90,8% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa capaian ini tidak lepas dari arahan tegas Menteri Nusron Wahid yang terus mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi BPK sejak periode 2013 hingga saat ini.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron atas dukungannya. Kami terus mendorong kesekjenan maupun direktorat jenderal untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara serius,” ujar Dalu Agung Darmawan usai acara penganugerahan.
Penyelesaian Ribuan Temuan Sejak 2013
Data mencatat, sejak tahun 2013 terdapat sekitar 1.300 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) yang ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.180 temuan atau sekitar 90,8% telah berhasil dituntaskan.
Langkah perbaikan yang dilakukan mencakup berbagai aspek strategis, antara lain:
Penyempurnaan Regulasi: Memperkuat payung hukum agar pelaksanaan di lapangan lebih tertib.
Penguatan Aset: Perbaikan manajemen pengelolaan aset negara.
Administrasi Pertanahan: Digitalisasi dan transparansi proses administrasi untuk meminimalisir kesalahan.
Target Menuju 100 Persen
Meski telah meraih apresiasi, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berpuas diri. Ia mengimbau seluruh satuan kerja (Satker) di pusat maupun daerah untuk segera menuntaskan sisa rekomendasi yang ada.
“Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan. Kita ingin mencapai target 100% sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian lain. Ini adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh pejabat kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih. Dari internal ATR/BPN, hadir pula Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi serta Kepala Biro Keuangan Kartika Sari.
Pencapaian ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah seperti Sulawesi Utara dan sekitarnya, bahwa tata kelola administrasi pertanahan nasional semakin profesional dan akuntabel.
Share:
