Kabgor – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengambil langkah strategis untuk mengamankan pasokan pangan dan menekan potensi lonjakan inflasi menjelang Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Hotel Sentra Manado, Selasa (10/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa kerja sama lintas daerah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pokok, terutama menjelang hari raya yang biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan pasokan dan distribusi bahan pokok tetap terjaga. Kita ingin stabilitas harga di daerah tetap terkendali sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama saat permintaan meningkat menjelang hari raya,” ujar Sofyan.
Kerja sama sektor pertanian tersebut difokuskan pada komoditas beras yang selama ini menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi daerah. Melalui kesepakatan ini, kedua daerah diharapkan dapat saling mendukung dalam rantai distribusi pangan, sehingga ketersediaan beras tetap terjaga di pasar.
Kolaborasi antarwilayah ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, yang memungkinkan pemerintah daerah menjalin kerja sama meskipun tidak memiliki batas wilayah langsung.
Selain membahas penguatan ketahanan pangan, forum tersebut juga merumuskan strategi percepatan ekonomi daerah melalui pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Bupati Sofyan menilai, digitalisasi transaksi pemerintah serta perluasan akses keuangan masyarakat merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
“Melalui sinergi ini, diharapkan ketahanan pangan kita semakin kuat. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga beras yang terjangkau dan peningkatan kesejahteraan di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Agenda strategis yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menerapkan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Gorontalo optimistis laju inflasi daerah dapat ditekan pada awal kuartal kedua tahun 2026, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang perayaan Idulfitri.
Share:
