https://wa.wizard.id/003a1b

BUMD Merugi, Mendagri Tito Karnavian Serukan Penutupan BUMD Tidak Efisien

Mendagri Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). (Sumber Foto: Diskominfotik)

DAILYPOST.ID Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mencengangkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Dari total 1.057 BUMD yang tersebar di seluruh wilayah, hampir separuhnya dilaporkan mengalami kerugian serius atau “bleeding.” Hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan di daerah.

“Jumlah BUMD kita ada 1.057, hampir separuhnya bleeding,” ungkap Tito dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Tito menyoroti salah satu penyebab utama kerugian BUMD, yaitu praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah. Banyak pejabat daerah yang menempatkan keluarga, saudara, atau kerabat di posisi strategis tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka. Hal ini berdampak pada pengelolaan yang tidak profesional sehingga BUMD menjadi merugi.

“Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang enggak capable. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dipakai untuk hal-hal tertentu,” tegas Tito.

Ia juga menduga bahwa sebagian BUMD dijadikan alat oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi atau praktik-praktik tidak sehat lainnya. Akibatnya, operasional BUMD menjadi tidak efisien dan kehilangan tujuan awal sebagai penggerak ekonomi daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Tito menyatakan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang terus merugi dan tidak dapat diselamatkan. Ia menilai bahwa mempertahankan BUMD semacam itu hanya akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Saya sudah sampaikan, sudah buat surat edaran. Yang kira-kira sudah tidak mampu lagi diselamatkan, lebih baik setop. Karena kalau diteruskan, sudah rugi, harus membiayai operasionalnya dari APBD,” kata Tito.

Tito berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam mengelola BUMD dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat agar BUMD tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan langkah ini, diharapkan BUMD dapat kembali menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.

(d10)

Share:   
sa shop gorontalo
Korek Api Keren Touch Screen
Exit mobile version