Limboto- Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag), Victor Asiku, mengumumkan perubahan tarif retribusi terkait Pasar Modern Limboto (Pasmolim). Perubahan ini diinformasikan setelah keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 5 Januari 2024.
Victor Asiku menjelaskan bahwa perubahan tarif retribusi ini dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa usulan dari pedagang, baik secara individu maupun melalui asosiasi. Dalam instruksinya, Bupati Kabupaten Gorontalo turut melihat usulan tersebut dan menganggap besaran nilai retribusi yang awalnya dianggap cukup tinggi perlu direvisi.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, terutama di Kabupaten Gorontalo, besaran nilai retribusi menjadi pertimbangan utama. Pak Bupati mengakui adanya usulan permohonan insentif atau kompensasi dari pedagang, dan hal ini sudah disampaikan kepada beliau dan didisposisi ke Dinas Perindag,” ujar Victor Asiku, Jumat (12/01/2024).
Selanjutnya, Dinas Perindag akan menyusun telaahan dan kertas kerja yang mempertimbangkan beberapa alternatif besaran tarif. Victor Asiku menyebut bahwa tarif awalnya adalah 1,2 juta per meter persegi, yang setara dengan 100 ribu per meter persegi untuk luasan perpetak 3×4 meter.
“Kita akan membuat kajian untuk beberapa alternatif tarif, misalnya pengenaan 60%, 50%, atau 45% dari tarif awal. Semua ini akan menjadi pertimbangan bagi Bupati Kabupaten Gorontalo,” tambahnya.
Pengaturan ulang tarif retribusi ini juga diarahkan untuk mengakomodir pendapatan daerah, terutama dari sektor retribusi pasar yang memiliki potensi signifikan. Target pendapatan daerah dari retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo cukup ambisius untuk tahun 2024.
Sementara itu, masyarakat Pasar Modern Limboto (Pasmolim) menyambut baik perubahan ini. Dalam diskusi, mereka menyampaikan bahwa tarif ideal berada dalam kisaran 400 hingga 500 ribu rupiah. Victor Asiku menegaskan bahwa kajian ini akan menjadi dasar untuk menentukan tarif yang dapat mendukung keberlanjutan Pasmolim dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
(Fitri Ngiu)
Share:
