Oleh: Riska Indriani Malinta (Aktivis Dakwah Kampus)
Opini — Setelah kita melewati pesta Demokrasi 14 Februari lalu, ternyata telah banyak kejadian aneh yang terjadi. Meskipun KPU belum secara resmi mengumumkan hasil pemilu, berdasarkan real count sementara, terlihat bahwa sejumlah calon legislatif telah memperoleh suara, meskipun angka tersebut belum bersifat final.
Hingga beberapa caleg dan tim sukses (timses) yang mendapat suara rendah sepertiinya sulit mengatasi perasaan kekecewaannya. Sayangnya, sejumlah dari mereka bahkan mengalami depresi hingga pada akhirnya melakukan tindakan bunuh diri.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dua timses mengalami tekanan hebat hingga harus mengambil kembali “amplop” yang sebelumnya dibagikan kepada warga pada Sabtu sore sebelum hari Pemilu. (tvonenews.com, 18/02/2024).
Warga Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu calon anggota legislatif (caleg) menarik kembali bantuan material Paving, diduga karena mendapat suara kecil. (kompas.com, 19/02/2024). Begitupun di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Karena mengalami kekalahan saat Pemilu 2024. Seorang caleg DPRD dan timsesnya membongkar jalan yang sebelumnya ia bangun dan meneror warga dengan menyalakan petasan di menara masjid akibatnya satu orang warga meninggal karena serangan jantung. (okezone.com, 25/02/2024).
Bahkan yang lebih miris ada juga yang mengakhiri hidup dengan tragis. Seperti seorang tim sukses caleg inisial WG, 56 tahun, warga Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon rambutan di kebun karet miliknya, sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (15/2) lalu. (mediaindonesia.com, 19/02/2024).
Di Gorontalo juga viral, Salah-satu caleg yang tak segan menyita motor salah-seorang warga, hingga minta uang serangan fajar Rp 75 juta dikembalikan, sebab dirinya kalah dalam pemilu 2024. (KILAT.COM, 19/02/2024).
Fenomena Politik dalam Sistem Kapitalisme
Berbagai fenomena ini menggambarkan kepada kita akan lemahnya kondisi mental para caleg beserta tim suksesnya. Mereka hanya siap menang, namun tidak siap kalah. Fenomena ini juga menggambarkan bahwa jabatan adalah menjadi sesuatu yang sangat diharapkan mengingat berbagai keuntungan dan fasilitas yang nanti akan didapatkan.
Demi meraih semua itu, mereka rela membeli suara rakyat dengan modal yang besar. Hingga mereka rela melakukan apapun mulai dari menjual tanah, mobil, rumah, ataupun rela berhutang untuk menyiapkan modal kampanye yang begitu besar.
Semua modal tersebut dipakai untuk membiayai pesta demokrasi ini mulai dari membayar tim sukses, alat peraga kampanye, dan lebih banyak lagi digunakan dalam memberikan “serangan fajar” pada masyarakat berupa materi. Lalu ketika semua itu telah dilakukan, dan endingnya mereka tidak berhasil menang, saat itulah dunia serasa mau hancur dan bisa melakukan hal-hal yang aneh dan miris seperti di atas. Inilah gambaran orang-orang yang gila akan jabatan, ketika gagal duduk akhirnya betul-betul depresi.
Fenomena caleg yang tak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan uang dengan modal besar ini menunjukkan bahwa pemilu di dalam sistem kapitalisme merupakan proses yang mahal. Segalanya membutuhkan uang, tak ada yang gratis. Mereka rela merogoh uang sebanyak-banyaknya demi sebuah modal kampanye yang tidak lain dijadikan sebagai sebuah investasi.
Rakyat paham bahwa di dalam demokrasi kapitalisme ini, para pejabat bisa mendadak kaya karena jabatannya. Oleh karenanya, mereka menganggap wajar jika rakyat juga berhak mendapatkan uang atas suara yang diberikannya. Meski sebenarnya jumlah “amplop” yang diterima rakyat itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harta pejabat yang drastis. Hingga keluarlah statement di masyarakat “uang lima ratus ribu dari caleg tidak dapat menghidupkan kita, tapi suara kita dapat menghidupkan mereka selama lima tahun ke depan.”
Inilah kekeliruan dalam memandang sebuah jabatan yang telah mengakar di tengah masyarakat. Ini terjadi tidak lain karena prinsip kapitalisme yang telah tertancap kuat di tengah-tengah masyarakat sehingga prinsip Islam terhadap jabatan dibuang jauh-jauh.
Hakikat Jabatan dalam Islam
Prinsip Islam dalam memandang jabatan adalah sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Hadisnya: Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” Lalu Rasulullah saw. memukul tangannya di bahuku dan bersabda, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim).
Maka seseorang yang sekarang sedang duduk dalam kursi jabatan sejatinya ia sedang memikul amanah dari Allah Sang Pencipta. Jika mereka mempraktikkan keadilan terhadap rakyat, dianggap beruntung, tetapi jika bertindak tidak adil atau melakukan kezaliman, dianggap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Oleh karenaitu, ketakwaan dianggap sebagai syarat mutlak bagi seorang pejabat dalam Islam. Hanya mereka yang taat dan adil yang diizinkan untuk menjadi pemimpin dan mengurus urusan masyarakat, sementara orang-orang yang zalim dan fasik tidak diperbolehkan.
Profil penguasa dalam Islam adalah pemimpin yang takut kepada Allah Swt. Sehingga jangankan untuk mengambil keuntungan pribadi di dalam jabatannya, justru ia akan menjalankan amanahnya dengan penuh kesadaran. Seperti yang telah dicontohkan oleh kepemimpinan pertama umat Islam yaitu Rasulullah Saw. lalu diteruskan oleh para khulafaurasyidin.
Rasulullah Saw. walaupun seorang pemimpin yang mulia, hidup beliau justru sangat sederhana dan jauh dari kegemilangan harta. Begitu pun dengan para khulafaurasyidin yang mereka tidak tamak akan jabatan, sebagaimana khalifah Umar bin Kahattab yang bajunya tambalan dan tidur di bawah pohon kurma, sampai-sampai membuat heran utusan dari negara lain yang hendak menemuinya.
Begitu pula profil Umar bin Abdul Aziz yang menyerahkan hartanya, termasuk kalung istrinya, ke baitulmaal. Sedangkan beliau hidup sederhana. Profil penguasa seperti ini tidak lain adalah bentukan sistem, yaitu Islam. Begitupun dalam hal memilih pemimpin, Islam memiliki mekanisme yang khas sehingga menghasilkan pemimpin yang adil. Dari segi syarat memilih penguasa, Islam menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu penguasa haruslah laki-laki, baligh (dewasa), berakal, Muslim, merdeka, adil, dan memilki kemampuan yang memadai. Syarat adil di sini mengharuskan penguasa tersebut tidak boleh fasik, yakni harus seorang yang bertakwa. Dengan demikian, seseorang yang hanya gila akan kekuasaan dan tidak memiliki ketakwaan tidak akan memenuhi standar keadilan yang ditetapkan.
Dalam Islam, Allah sebagai pembuat hukum memutuskan bahwa rakyat memiliki hak dan kewenangan untuk memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Mekanisme pemilihan dalam Islam didesain agar sederhana, praktis, ekonomis, dan jujur. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya proses pemilihan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa memerlukan biaya yang tinggi, dan mempromosikan kejujuran serta integritas dalam setiap tahapnya. Dengan demikian, sistem pemilihan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan proses yang adil dan dapat dipercaya.
Oleh karenanya, tidak ada namanya janji-janji politik yang penuh pencitraan dan kepalsuan seperti hari ini, dan tidak ada praktik politik uang di dalam Islam. Pemilihan berlangsung secara adil, sesuai syariat. Pemilihan yang adil ini didukung oleh para calon yang berkepribadian Islam. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa sehingga memandang jabatan adalah amanah. Sedangkan keterlibatan mereka di dalam pemilihan pemimpin adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Yang terbayang setelah terpilih adalah beratnya amanah yang harus dipikul, bukan keuntungan materi. Wallahualambissawab.
Share:
