, Jakarta- Sinyal kuat dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 telah menjadi kenyataan. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersiap bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang saat ini beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Gelora.
Pada Minggu (17/9) sore, AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan Prabowo dan elite KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut menegaskan dukungan kuat dari Partai Demokrat kepada Prabowo.
Usai pertemuan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengonfirmasi bahwa deklarasi dukungan kepada Prabowo akan segera disampaikan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang dijadwalkan pekan ini.
“Ya benar, deklarasinya dalam minggu ini,” ungkap Hinca Pandjaitan.
Partai Demokrat sebelumnya telah mendukung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Namun, keputusan Anies untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden telah membuat Demokrat merasa dikhianati, dan mereka memutuskan untuk hengkang dari koalisi tersebut. Kini, arah politik Partai Demokrat bergerak mendukung Prabowo.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyatakan bahwa jaringan yang dimiliki oleh Partai Demokrat memiliki potensi untuk mempengaruhi perolehan suara Prabowo di Pilpres 2024. Ia berpendapat bahwa Demokrat dapat memobilisasi para pendukungnya yang kecewa dengan keputusan Anies untuk memilih Cak Imin sebagai pendamping Prabowo.
“Tentu upaya yang bisa dilakukan oleh Demokrat dengan merusak para pemilih Anies agar enggak milih Anies, tapi ke Prabowo. Itu daya tawar yang cukup logis bagi Demokrat kenapa dia ke Prabowo, karena enggak ada pilihan lain bagi Demokrat kecuali memang mengkapitalisasi orang-orang yang kecewa dengan Anies maupun Cak Imin,” Arifki menjelaskan.
Namun, Arifki juga mencatat bahwa Demokrat mungkin tidak akan terlalu berpengaruh di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tergantung pada pemilih di wilayah tersebut.
Di sisi lain, bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju dapat mempersulit diskusi tentang calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dengan sejumlah nama seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan, pembahasan ini bisa semakin rumit jika Demokrat juga mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden.
“Kalau ini yang menjadi tawaran Demokrat saya khawatir akan memperumit koalisi ini, karena memang juga tarik menarik kepentingan ini akan memperlemah kekuatan politik untuk menentukan siapa cawapresnya Prabowo,” kata Arifki.
Selain itu, jumlah partai yang bergabung dalam koalisi juga berpotensi memengaruhi pembagian kekuasaan jika Prabowo memenangkan Pilpres 2024.
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan bahwa pemilih Partai Demokrat memiliki kesamaan dengan pendukung Prabowo, sehingga bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi akan meningkatkan dukungan Prabowo. Namun, ia juga memperingatkan bahwa koalisi yang besar tidak selalu menjamin kemenangan.
“Enggak ada korelasi juga dengan kemenangan, karena kalau kemenangan itu lebih disebut popular vote, bukan suara parpol, kalau sekarang kita cek dalam konteks itu kan berkoalisi berdasarkan suara di 2019, akan berbeda dengan kondisi hari ini dibanding kondisi lima tahun lalu,” ungkap Aditya.
Ia juga berpendapat bahwa bergabungnya Demokrat ke dalam KIM tidak akan langsung mengakhiri perdebatan tentang calon wakil presiden Prabowo. Menurutnya, Demokrat masih memiliki potensi untuk mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden.
“Saya akan menduga enggak ada bedanya dengan posisinya yang kemarin-kemarin ketika Cak Imin ada di koalisi itu, potensi untuk membuat fixed itu masih belum jelas. Jadi PKB keluar, Demokrat masuk, menurut saya belum tentu mudah menyelesaikan masalah untuk menentukan bakal cawapres,” kata dia.
Sementara itu, wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Djiwandono, menyatakan bahwa calon wakil presiden pendamping Prabowo akan ditentukan setelah Partai Demokrat secara resmi bergabung ke KIM. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai cawapres Prabowo akan melalui musyawarah dengan melibatkan para ketua umum parpol koalisi.
“Semua hal-hal teknis khususnya cawapres dan sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya,” kata Budi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan Judul Demokrat Merapat ke Prabowo, Koalisi Gemuk Tak Jamin Kemenangan
Share:
