, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).
Menurutnya, terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan ATR/BPN, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal yang menjadi fokus dukungan kami, mulai dari sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana induk, percepatan KKPR, hingga dukungan pengadaan tanah,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar sejalan dengan rencana induk nasional.
Selain itu, ATR/BPN siap mempercepat penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut maupun kawasan hutan.
Dalam aspek pengadaan tanah, pemerintah juga memastikan dukungan penuh guna memperlancar pembangunan infrastruktur tersebut.
Ossy menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan proyek, termasuk dalam integrasi dan penyelarasan data spasial.
“Kami mendorong penguatan kerja sama lintas sektor agar integrasi peta dan perencanaan bisa berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh dalam proyek ini.
“Pendekatan yang dilakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga serta kepala daerah, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Pantura Jawa.
Share:
