, Gorontalo – Tahun 2023 menjadi tahun gemilang bagi Provinsi Gorontalo dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah desa dengan status mandiri meningkat secara signifikan, mencapai 93 desa, sementara desa yang berada dalam kategori maju mencapai 306 desa, dan hanya tiga desa yang masih tertinggal.
Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, jumlah desa yang mencapai status mandiri mengalami peningkatan yang mencolok dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya ada 44 desa dengan status yang sama. Hal ini tidak lepas dari upaya peningkatan anggaran dana desa serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi dan ucapan selamat atas pencapaian 93 desa dengan status mandiri ini, ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ucap Budi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Hotel Aston Gorontalo, pada Selasa (1/8/2023).
Budi berharap 93 desa dengan status mandiri ini tidak hanya berarti sebuah gelar belaka, melainkan telah benar-benar mencapai kemandirian dalam mengatasi masalah kemiskinan, stunting, dan inflasi. Oleh karena itu, ia meminta Kepala Dinas Dukcapil dan PMD untuk memastikan kembali terkait capaian tersebut.
“Harapan saya kepada Kepala Dinas, 93 desa ini harus benar-benar sudah terbebas dari masalah kemiskinan, stunting, dan inflasi. Jangan sampai meski berstatus mandiri, ternyata angka kemiskinannya masih tinggi, stunting tidak teratasi, dan inflasinya pun tidak terkendali, ini akan menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, perlu dipastikan lagi,” tegasnya.
Adapun dari 93 desa dengan status mandiri tersebut, sebanyak 40 desa berasal dari Kabupaten Bone Bolango, 24 desa dari Kabupaten Gorontalo Utara, 22 desa dari Kabupaten Gorontalo, 4 desa dari Kabupaten Pohuwato, dan 3 desa dari Kabupaten Boalemo.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara terkait penetapan Status Desa IDM. Dalam kesempatan ini, hadir Penjabat Sekdaprov serta berbagai perwakilan pemerintah daerah, yang melakukan penandatanganan berita acara tersebut sebagai bentuk pengukuhan status desa-desa yang berhasil meraih status mandiri.
Share:
