Jakarta– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi Ketua D-8 atau forum ekonomi negara-negara berkembang pada 1 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo sebelum bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, Selasa (17/12/2024), di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
D-8, yang dibentuk pada 15 Juni 1997, merupakan forum kerja sama ekonomi antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Anggotanya terdiri dari delapan negara, yakni: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.
“Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D-8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan sesuai rotasi, mulai 1 Januari 2026 Indonesia akan bergilir menjadi Ketua D-8. Karena itu saya hadir,” ujar Prabowo.
KTT D-8 sendiri merupakan agenda rutin tiga tahunan yang mempertemukan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara anggota.
Kunjungan Prabowo ke Mesir ini menjadi kunjungan kenegaraan pertama Indonesia ke negara tersebut sejak 2013, atau setelah 11 tahun. Prabowo menyebut Mesir sebagai sahabat dekat Indonesia sekaligus mitra strategis di kawasan Timur Tengah.
“Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah,” ucap Prabowo.
Dalam agenda KTT D-8 ini, dukungan kepada Palestina menjadi salah satu fokus utama Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut Indonesia akan menyamakan langkah dengan negara-negara berkembang lainnya dalam menghadapi situasi geopolitik global, termasuk kondisi di Gaza.
“KTT D-8 ini menyamakan langkah menghadapi situasi global hari ini. Tentu termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Semangat negara berkembang ini sama untuk mendukung Palestina,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemberdayaan UMKM akan menjadi isu strategis dalam forum ini. Menurut Airlangga, Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk implementasi digitalisasi yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara anggota D-8 lainnya.
“Bagaimana pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM di negara D-8 bisa bekerja bersama-sama. Kerja sama ini yang memungkinkan untuk didorong ke depan,” jelas Airlangga.
Indonesia juga akan mendorong kolaborasi antar negara D-8 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi negara berkembang.
Penunjukan Indonesia sebagai Ketua D-8 pada 2026 mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota terhadap kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, digitalisasi, dan dukungan bagi Palestina, peran Indonesia diharapkan dapat memperkuat solidaritas antar negara berkembang di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
(d10)
Share:
