Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat aliran uang yang keluar negeri, khususnya karena konser-konser internasional seperti Taylor Swift dan Coldplay di Singapura.
Dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/06/2024), Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap capital outflow atau aliran modal keluar negeri.
Menurut Jokowi, separuh dari penonton konser Taylor Swift di Singapura adalah warga Indonesia. Data dari Spotify menunjukkan bahwa 2,2 juta penduduk Indonesia secara rutin mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi yang terkenal dengan hits seperti “Blank Space”. Hal ini menunjukkan besarnya minat dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap konser tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa kerugian ekonomi yang dialami Indonesia tidak hanya terbatas pada pendapatan dari penjualan tiket.
“Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow, aliran uang dari Indonesia menuju ke sana, kita kehilangan,” kata Jokowi. Selain tiket, Indonesia juga kehilangan potensi pemasukan dari sektor penginapan, kuliner, hingga transportasi yang seharusnya bisa dinikmati oleh para pelaku usaha lokal.
Senada dengan konser Taylor Swift, konser Coldplay di Singapura juga menunjukkan hal yang sama. Singapura mampu menyelenggarakan konser band asal Inggris tersebut selama enam hari, sementara Indonesia hanya mendapatkan kesempatan satu hari.
“Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana (Singapura), bagus yang di sini,” tambah Jokowi, menyoroti potensi Indonesia yang sebenarnya tidak kalah saing.
Jokowi juga menyadari bahwa salah satu alasan utama Singapura mampu mendatangkan artis internasional adalah karena sistem perizinan yang lebih baik dan dukungan penuh dari pemerintah. Sebaliknya, di Indonesia, sistem perizinan acara masih dianggap rumit dan berbelit-belit. Jokowi mencontohkan pengalaman penyelenggaraan Moto GP Mandalika beberapa waktu lalu, di mana penyelenggara harus mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi.
Presiden menekankan pentingnya penyederhanaan sistem perizinan di Indonesia agar lebih mudah dan efisien.
“Sistem perizinan di Indonesia harus dibuat semakin mudah sehingga penyelenggara acara tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan,” ujar Jokowi. Namun, ia juga mengingatkan para penyelenggara acara untuk tidak mengajukan perizinan secara dadakan dan harus bekerja dengan perencanaan yang baik.
Jokowi berharap dengan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event, proses perizinan di Indonesia akan semakin efisien dan mendukung lebih banyak acara berskala internasional diadakan di tanah air. Hal ini tidak hanya akan mengurangi capital outflow tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor terkait.
Dengan perbaikan sistem perizinan dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah bagi lebih banyak acara internasional di masa depan, sehingga dapat mengurangi aliran modal keluar negeri dan meningkatkan ekonomi domestik.
Share:
