Jakartab– Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti tingginya potensi penyalahgunaan narkoba dalam konser musik berskala besar seperti Djakarta Warehouse Project (DWP). Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) yang dilakukan oleh oknum polisi saat menghadiri DWP 2024.
“Event musik seperti ini sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Kita perlu terus mengingatkan dan meningkatkan pengawasan kepolisian,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jumat (27/12/2024).
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang memproses hukum para anggota polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan ini.
“Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab. Hukuman yang setimpal wajib diberikan kepada mereka yang melanggar,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 anggota polisi diduga terlibat dalam pemerasan terhadap penonton DWP 2024, termasuk 45 warga negara Malaysia, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/12/2024). Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim, mengonfirmasi bahwa para pelaku telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) di Divisi Propam Mabes Polri.
“Proses penyelidikan saat ini difokuskan pada aspek etik sebelum melangkah ke proses pidana. Hal ini penting karena kasus ini melibatkan berbagai satuan kerja, mulai dari polsek hingga polda,” ujar Abdul.
Sebagai langkah awal, Polda Metro Jaya telah memutasi 34 anggotanya dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sidang kode etik Polri terhadap para pelaku direncanakan akan digelar pekan depan.
Habiburokhman menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap event musik, terutama yang berskala besar seperti DWP. Berdasarkan informasi yang ia himpun, konser musik seperti DWP kerap menjadi ajang rawan penyalahgunaan narkoba.
“Pengawasan polisi harus lebih ditingkatkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkoba di acara-acara seperti ini. Jangan sampai tempat hiburan justru menjadi ladang pelanggaran hukum,” katanya.
Namun, ia juga mengapresiasi langkah Propam Polri yang bergerak cepat dalam menindak oknum aparat yang mencoreng institusi kepolisian.
Kasus ini menjadi cerminan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menjaga integritas institusi kepolisian. Dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu-isu seperti penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan aparat, diharapkan reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dapat terus dilakukan.
(d10)
Share:
