Jakarta– Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan ground check untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pengecekan lapangan ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinas sosial (Dinsos) di seluruh Indonesia.
“Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka,” ujar Gus Ipul dalam sosialisasi ground check di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh pendamping PKH, pejabat BPS, serta Dinsos dari berbagai daerah secara daring.
Pemutakhiran Data Jadi Kunci Akurasi DTSEN
Gus Ipul menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran data menjadi kunci agar informasi tetap akurat dan relevan.
Ia juga mengapresiasi peran pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam kroscek verifikasi data serta pemutakhiran di tingkat akar rumput.
“Tugas pendamping PKH dalam pemutakhiran DTSEN meliputi pelaksanaan ground check, memverifikasi keberadaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) aktif atau tidak aktif, serta melengkapi variabel data untuk pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS,” jelasnya.
Selain itu, pendamping PKH juga akan memverifikasi usul dan sanggah masyarakat serta memanfaatkan DTSEN untuk meningkatkan efektivitas pendampingan kepada KPM.
6 Tugas Wajib Pendamping PKH
Agar pemutakhiran data berjalan lancar, Gus Ipul menginstruksikan enam tugas wajib bagi pendamping PKH:
1️⃣ Mengikuti pelatihan ground check pemutakhiran DTSEN
2️⃣ Melakukan pembagian wilayah kerja secara profesional
3️⃣ Menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan Dinsos di daerah
4️⃣ Memberikan data yang akurat dan sesuai fakta
5️⃣ Menjaga kondusifitas di lapangan
6️⃣ Menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira
“Saya ulangi, setiap pendamping PKH wajib menjalankan enam poin ini agar pemutakhiran berjalan optimal,” tegas Gus Ipul.
BPS Gelar Pelatihan bagi 33.603 Pendamping PKH
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan briefing kepada BPS di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui Zoom pada 25 Februari 2025 terkait DTSEN.
Sebagai langkah lanjutan, BPS akan menyelenggarakan pelatihan bagi 33.603 pendamping PKH pada Kamis (27/2/2025).
“Kemudian pada Jumat, akan ada pelatihan monitoring dan evaluasi (monev), setelah itu para pendamping PKH bisa langsung bergerak ke lapangan,” jelas Amalia.
Dengan pelaksanaan ground check DTSEN, diharapkan sistem data sosial ekonomi nasional menjadi lebih valid, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih efektif.
(d10)
Share:
