Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam hal ini Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, untuk membahas strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2024, serta menyusun program prioritas untuk tahun 2025. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (11/11/2024) itu menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target APBD, khususnya terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah.
Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, menekankan bahwa hanya sekitar 40% dari wajib pajak di Provinsi Gorontalo yang memenuhi kewajibannya, yang berdampak signifikan pada capaian target pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah kita belum maksimal karena rendahnya kepatuhan pajak, sehingga target yang sudah direncanakan tidak tercapai sesuai harapan,” ungkap Mikson dalam rapat tersebut.
Mikson menegaskan perlunya fokus dan perhatian khusus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Kami mengusulkan target tingkat kepatuhan wajib pajak dinaikkan hingga 80 persen. Ini langkah penting agar PAD dapat menopang program pembangunan dan pelayanan publik yang optimal,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi, Komisi II akan bekerja sama dengan OPD terkait untuk merumuskan kebijakan baru yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Optimalisasi PAD adalah tugas bersama, dan kami siap berkoordinasi dengan OPD untuk menemukan kebijakan yang lebih strategis dan efektif dalam mengelola pendapatan daerah ini,” pungkas Mikson.
Rapat ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemprov Gorontalo dalam memperkuat fondasi keuangan daerah, dengan harapan tahun depan capaian APBD dapat lebih optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Share:
