Gorontalo — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) menyoroti tiga fokus utama yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2024. Fokus tersebut meliputi peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan penyelamatan aset. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II, Andy Purwana, saat audiensi bersama jajaran pemerintah provinsi tersebut di Ruang Huyula, Gubernuran Gorontalo, pada Senin (25/3/2024).
Menurut evaluasi KPK, MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan pada tahun 2023, turun dari 82,63 poin pada tahun 2022 menjadi 81 poin. Demikian juga dengan SPI yang menunjukkan penurunan dari 76,05 poin pada tahun 2022 menjadi 70,78 poin pada tahun 2023.
“Anda berharap MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo meningkat pada tahun 2024, sejalan dengan SPI. Kami berharap kerjasama dalam upaya meningkatkan persepsi masyarakat terhadap tata kelola layanan di pemerintahan provinsi ini,” ungkap Andy.
Terkait penyelamatan aset, KPK mendorong agar 483 aset yang belum bersertifikat di Gorontalo segera mendapatkan sertifikasi untuk menghindari gugatan yang dapat merugikan keuangan negara. Provinsi Gorontalo memiliki total 655 aset, namun hanya 172 di antaranya yang sudah bersertifikat.
“Situasi seperti ini dapat dilihat dari kasus bandara yang sebelumnya tidak memiliki masalah, namun kemudian digugat dan memaksa untuk membayar. Bayangkan jika 483 aset ini terus digugat, hal itu akan menimbulkan kerugian keuangan yang besar bagi negara,” tambah Andy.
Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK, terutama terkait tiga fokus yang telah disampaikan. Terkait penyelamatan aset, ia juga menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai pejabat gubernur, pengadaan tanah telah dihentikan untuk menghindari kemungkinan masalah di masa depan.
“Dalam situasi yang sering kali terjadi, di mana gugatan terus menerus berujung pada pembayaran, saya telah memutuskan untuk menghentikan pengadaan tanah. Hal ini untuk mengurangi risiko kerugian keuangan daerah,” jelas Ismail.
Secara nasional, penurunan nilai MCP disebabkan oleh adanya indikator yang lebih ketat pada tahun 2023, sementara penurunan SPI disebabkan oleh pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang positif.
Share:
