, KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu secara proaktif melakukan langkah koordinasi mendalam menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa Pemilihan Sangadi (Pilsangadi) di Desa Moyag Tampoan. Proses konsultasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah sepenuhnya selaras dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Upaya konsultasi ke tingkat yang lebih tinggi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai teknis pelaksanaan hasil putusan hukum tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada celah hukum yang terabaikan dalam menindaklanjuti sengketa pilkades ini, demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum di tingkat desa. Melalui jajaran terkait, Pemkot Kotamobagu berupaya mencari solusi terbaik yang tetap berpijak pada regulasi yang ada.
Pihak pemerintah menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi prioritas utama dalam merespons dinamika hukum ini. Hal ini sangat krusial mengingat hasil akhir dari keputusan tersebut akan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan di Desa Moyag Tampoan. Dengan melakukan konsultasi kepada pihak berwenang, diharapkan akan muncul kejelasan mengenai langkah-langkah administratif yang harus ditempuh selanjutnya oleh Pemerintah Kota.
Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersabar dan tetap tenang selama proses hukum dan administratif ini berlangsung. Pemkot Kotamobagu berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan berkeadilan, tanpa memihak pada kepentingan tertentu. Fokus utama tetap pada terciptanya kondusivitas di tengah masyarakat serta keberlanjutan roda pemerintahan desa yang sah dan diakui secara hukum. (*)
Share:
