Jakarta– Pemerintah terus mendorong pemerataan kepemilikan tanah melalui program Redistribusi Tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa redistribusi lahan harus dilakukan secara adil serta memastikan tanah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif. Hal ini disampaikan dalam acara Buka Puasa Bersama di Pondok Pesantren Qudsiyyah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (8/3/2025). Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan 20 sertipikat tanah wakaf kepada penerima manfaat.
“Isu utama dalam dunia pertanahan di Indonesia adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, redistribusi tanah menjadi solusi untuk memberikan akses kepemilikan tanah kepada rakyat. Namun, ini harus diimbangi dengan pemanfaatan yang produktif. Jangan sampai tanah yang diserahkan justru tidak bisa berkembang,” ujar Menteri Nusron.
Redistribusi Tanah: Upaya Pemerataan dan Perlindungan Hukum
Redistribusi tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria, program strategis Kementerian ATR/BPN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Program ini memastikan bahwa tanah yang telah diberikan memiliki kepastian hukum, sehingga masyarakat kecil dapat memperoleh hak mereka dengan lebih aman.
Menurut Menteri Nusron, urusan pertanahan bukan hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan aspek kemanusiaan.
“Mengurus tanah itu seperti mengurus manusia. Hakikatnya, manusia diciptakan dari tanah, maka dalam pengelolaannya harus dengan hati,” tegasnya.
Dorongan untuk Santri: Manfaatkan Tanah Secara Produktif
Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Qudsiyyah, Menteri Nusron juga mengajak para santri untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki dengan lebih produktif, misalnya dalam sektor perkebunan.
“Saya ingin para santri tidak hanya melihat tanah sebagai tempat tinggal, tetapi juga peluang usaha. Dunia perkebunan sangat menjanjikan, dan ini bisa menjadi jalan bagi santri untuk mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Sosial dan Ekonomi
Penyerahan sertipikat tanah wakaf ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun pemerataan sosial dan ekonomi. Kepastian hukum atas tanah wakaf juga semakin memperkuat peran tanah sebagai pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, beserta jajaran.
Dengan redistribusi tanah yang berkeadilan dan pemanfaatan lahan yang optimal, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
(d10)
Share:
