BANTUL – Sebanyak 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah akan diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kepada masyarakat Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (10/5/2025). Sertipikat tersebut merupakan jawaban atas penantian panjang warga yang selama puluhan tahun menantikan kepastian hukum atas tanah yang dikenal sebagai “tanah tutupan Jepang”.
Program Konsolidasi Tanah ini berhasil menata ulang lahan seluas 70 hektare yang dulunya digunakan oleh tentara Jepang sekitar tahun 1943–1945. Wilayah tersebut kini telah dibagi sesuai peruntukannya—meliputi lahan pertanian, permukiman, hingga fasilitas umum dan sosial.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, menegaskan bahwa penyelesaian program ini adalah hasil kerja bersama yang melibatkan masyarakat dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.
“Penantian masyarakat sejak zaman penjajahan kini terjawab. Sertipikat resmi ini mencerminkan kepastian hukum atas hak milik tanah mereka,” ujar Embun usai bertemu Menteri Nusron, Jumat (9/5/2025).
Penyerahan sertipikat dijadwalkan berlangsung di Kantor Lurah Parangtritis. Selain itu, Menteri Nusron juga akan mengunjungi Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta untuk memberikan arahan dalam Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria). (D09)
Share:
