Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring langsung terhadap proyek pembuatan tanggul di Desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (26/07). Proyek tanggul yang bertujuan untuk penanganan darurat bencana alam ini telah mencapai progres 30 persen.
Ketua Komisi III, Erwin Ismail, bersama anggota dan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, melakukan peninjauan untuk memastikan bahwa pembangunan tanggul dapat selesai tepat waktu pada akhir tahun 2024. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi masalah banjir yang sering melanda kawasan tersebut, terutama saat musim hujan tiba.
Faisal Hulukati, anggota Komisi III, menjelaskan bahwa konstruksi tanggul menggunakan material yang telah dipilih secara khusus untuk menahan debit air hujan yang tinggi, terutama mengingat curah hujan lebat yang melanda Kabupaten Bone Bolango belakangan ini.
“Kami memastikan bahwa tanggul ini dibangun dengan ketahanan yang baik dan kokoh. Selama tanggul tidak terendam air dan dapat mengalir dengan baik, kami optimis akan mampu mengurangi dampak banjir,” ujar Faisal.
Kecamatan Tilongkabila, yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo, sering mengalami banjir tahunan yang telah menjadi masalah kronis. Faisal Hulukati menekankan perlunya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk menyelesaikan pembangunan tanggul ini.
“Banjir di Kecamatan Tilongkabila sudah menjadi masalah tahunan yang harus segera diatasi. Kerugian yang dialami masyarakat semakin besar dan memerlukan perhatian serius,” tambahnya.
Jasin U Dilo menyoroti dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan pada area persawahan dan budi daya tambak ikan yang tidak dapat lagi difungsikan. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
“Banjir tidak hanya merusak pemukiman, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Kami mendorong pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan banjir di Tilongkabila,” ujar Jasin.
Dengan penggunaan anggaran Pokir (Pokok-pokok Pikiran) anggota DPRD pada tahun 2024, anggota fraksi PKS menekankan perlunya tindakan nyata untuk mengatasi bencana ini.
“Kami berharap pemerintah dapat memprioritaskan penyelesaian proyek ini agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Langkah-langkah kajian sudah sering dilakukan, tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah kerja nyata,” tutup Jasin.
Monitoring ini mencerminkan komitmen Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dalam menangani bencana banjir dan memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana berjalan sesuai rencana, demi kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
Share:
