, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI terkait penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Rabu (16/09/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menjelaskan struktur pagu anggaran serta target prioritas nasional untuk tahun depan.
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Wamen Ossy dalam rapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.
Untuk target prioritas nasional 2027, ATR/BPN menargetkan percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang, Redistribusi Tanah 105.600 bidang, dan akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu sebesar Rp3,385 triliun untuk memperkuat capaian target.
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Wamen Ossy.
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR RI menyepakati pagu anggaran ATR/BPN Tahun 2027 sebagai pagu definitif. Persetujuan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Aria Bima.
RDP diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga mitra Komisi II DPR RI. Wamen Ossy hadir didampingi jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Share:
