, Gorontalo – Pengesahan APBD-P merupakan jalur untuk merealisasikan setiap program yang ada, tentunya berdasarkan kepentingan rakyat, tidak bisa ada kepentingan pribadi didalamnya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Guru Besar UNG Prof Rauf Hatu, saat mencermati walk out yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada Paripurna APBD-P 2022.
Menurutnya, pembahasan APBD-P merupakan bentuk keberpihakan anggota DPRD kepada rakyatnya, sehingga jika ada anggaran yang tidak pro terhadap rakyat haruslah dievaluasi kembali.
“Pembahasan APBD itu bentuk keperpihakan anggota DPRD kepada rakyat, karena mereka duduk di gedung DPRD atas pilihan rakyat. Sehingga jika ada program atau anggaran yang tidak terlalu penting, atau tidak berpihak pada rakyat,itulah yang harus dibela,” ujar Guru besar UNG Prof Rauf Hatu.
Pembangunan tidak selamanya berupa infrastruktur, gaji, tunjangan pegawai, sekalipun DPRD merupakan haluan politik, tapi tidak semua harus dihadapi secara politik. Disatu sisi, pengesahan APBD-P terbilang sangat urgen karena waktu realisasi anggaran hanya berkisar 3 bulan saja.
“Harusnya, momentum pembahasan APBD-P inilah yang harus dijadikan “arena” bagi anggota DPRD untuk menunjukan keberpihakan mereka kepada rakyat dengan melakukan perdebatan dengan eksekutif,” tambah Prof Rauf Hatu.
Menurut dia, sikap yang diperlihatkan oleh beberapa anggota DPRD yang walk out dan tidak menghadiri paripurna APBD-P sangat merugikan, dan secara politik menurunkan citra dari anggota DPRD itu sendiri.
“itu sama saja anggota DPRD tidak memperjuangkan aspirasi-aspirasi konstituen mereka. Apalagi saya baca di media, alasan walk out tidak terkait dengan APBD, tapi masalah lain,” kata Prof Rauf.
“Bagaimana mereka memperjuangkan aspirasi konstituen mereka, hadir dan membahas saja tidak, itu sama saja mereka telah setuju dengan APBD-P yang disodorkan eksekutif,” sambungnya.
Meskipun ia menyayangkan sikap para anggota DPRD tersebut, tapi Guru Besar UNG itu tidak menyalahkan mereka, karena itu hak anggota DPRD. Hanya saja dirinya lebih setuju jika para anggota DPRD fokus “menguliti” dan berdebat terkait program pemerintah ketimbang tidak ikut andil dalam pembahasan APBD tersebut.
Share:
