Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran periode November 2025 di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, realisasi fisik pembangunan hingga November 2025 telah mencapai 89,71 persen, sementara realisasi keuangan berada pada angka 84,81 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni realisasi fisik sebesar 86,91 persen dan keuangan 83,33 persen.
“Kita bersyukur karena penyerapan APBD maupun APBN tahun ini tinggi, bahkan termasuk bagus di tingkat nasional. Belanja pemerintah ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi salah satu aspek dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” ujar Gubernur Gusnar dalam sambutannya.
Selain APBD, capaian penyerapan APBN juga menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, hingga 3 Desember 2025 realisasi APBN telah mencapai 87,82 persen atau setara Rp9,44 triliun dari total pagu Anggaran sebesar Rp10,75 triliun.
Total pagu tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,66 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp6,09 triliun.
“Kalau dana pemerintah hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat. Artinya, akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengelola anggaran dengan baik dan membelanjakannya secara cepat,” tegas Gusnar.
Dalam rapat tersebut, terungkap sembilan OPD yang berhasil melampaui target realisasi fisik dan keuangan hingga November 2025. Inspektorat Provinsi Gorontalo mencatat capaian tertinggi dengan realisasi fisik 98,64 persen dan realisasi keuangan 93,46 persen.
OPD lain yang mencatat kinerja baik antara lain:
- Dinas Pariwisata
- Biro Pemerintahan dan Kesra
- BPBD
- Dinas Dukcapil dan Pemerintahan Desa
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Biro Umum
- Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi
- Dinas Perhubungan
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan peningkatan efisiensi dan percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran 2025. Pemprov juga memastikan belanja pemerintah tetap fokus pada program prioritas pembangunan, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Share:
