Gorontalo — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dalam pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 pada rapat paripurna ke-33 DPRD Gorontalo, Senin (10/07/2025).
Gubernur menyoroti secara khusus persoalan krusial di bidang kesehatan, yakni tingginya angka stunting dan masih minimnya ketersediaan tenaga dokter, terutama di tingkat layanan primer.
“Saat ini, rata-rata satu Puskesmas baru memiliki satu dokter. Padahal, menurut ketentuan Kementerian Kesehatan, standar idealnya adalah tiga orang dokter per Puskesmas untuk memenuhi cakupan pelayanan,” tegas Gusnar.
Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka stunting di Gorontalo. Dari total sekitar 1,2 juta penduduk, terdapat sekitar 88.000 anak yang mengalami stunting. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena dapat berimbas pada kualitas hidup dan pendidikan anak-anak di masa depan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Gorontalo merancang program beasiswa khusus bagi mahasiswa kedokteran, memanfaatkan potensi dua fakultas kedokteran yang sudah ada di wilayah tersebut. Harapannya, upaya ini bisa mempercepat pemenuhan tenaga medis di seluruh Puskesmas.
Tak hanya sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah juga menganggarkan program strategis lainnya, seperti penguatan infrastruktur ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.
Dalam penyusunan KUA-PPAS 2026, Pemprov Gorontalo merancang postur anggaran daerah secara seimbang, dengan total pendapatan dan belanja ditetapkan sebesar Rp1,54 triliun. Angka ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp449 miliar dan dana transfer dari pusat sebesar Rp1,09 triliun.
Pemerintah daerah juga berharap tambahan pendapatan dari fasilitas insinerator limbah B3 yang sedang dikembangkan. Di akhir pidatonya, Gubernur Gusnar menyampaikan harapannya agar pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan lancar sehingga RAPBD Gorontalo 2026 bisa menjadi salah satu yang lebih awal disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
Share:
