, Gorontalo – Provinsi Gorontalo menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam hal realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Indonesia. Menurut data terbaru hingga 2 Juni 2023, Provinsi Gorontalo menempati peringkat enam dengan realisasi belanja sebesar 27,90 persen. Daerah dengan realisasi tertinggi adalah Jawa Barat dengan 36,42 persen, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 31,65 persen, dan Banten dengan 28,96 persen.
“Untuk Belanja APBD, alhamdulillah kita masih berada dalam rata-rata dan masuk dalam 10 besar di peringkat keenam. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan, kita juga masih masuk dalam 13 daerah tertinggi,” ungkap Asisten II Setda Handoyo Sugiharto saat mewakili Penjabat Gubernur dalam Rakornas Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Oval Kantor Gubernuran, Selasa (6/6/2023).
Handoyo menyampaikan bahwa pencapaian ini perlu disyukuri bersama dan perlu dipertahankan. Ia juga menekankan pentingnya segera merealisasikan beberapa hal.
“Kita perlu mempertahankan bahkan meningkatkannya agar bisa mencapai peringkat tertinggi seperti pada tahun 2019. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat hari ini perlu segera direalisasikan atau ditindaklanjuti secara detail dengan mengadakan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,” ujar Handoyo.
Dalam Rakornas yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dibahas mengenai inflasi, perkembangan harga, ketersediaan stok, dan kontributor inflasi. Handoyo juga mengungkapkan bahwa sektor transportasi menyumbang 10,62 persen terhadap inflasi pada bulan Mei.
Selama rapat yang diadakan secara hybrid, Presiden dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan beberapa arahan. Presiden menekankan pentingnya kebijakan penentuan harga yang memperhatikan tiga prinsip, yaitu wajar di hulu, wajar di tengah, dan wajar di konsumen.
Sementara itu, Tito Karnavian mengajak untuk tidak membuang-buang makanan, dan pemerintah perlu terus mengkampanyekan menghentikan pemborosan pangan kepada masyarakat. Langkah ini juga merupakan bentuk kewaspadaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan menghadapi fenomena panas ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia hingga Oktober mendatang. (*)
Share:
