JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menaruh perhatian serius terhadap tata kelola anggaran proyek-proyek strategis yang didanai lembaga internasional. Dalam evaluasi awal pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, secara tegas mengingatkan jajarannya untuk memastikan penggunaan dana pinjaman dari Bank Dunia berjalan transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
“Anggaran proyek ILASP adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kepada pemberi pinjaman, tapi juga kepada negara dan masyarakat. Penggunaannya harus efektif, tanpa penyimpangan,” ujar Pudji saat memimpin rapat evaluasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (5/6/2025).
Proyek ILASP yang dijalankan hingga 2029 merupakan upaya modernisasi sistem pertanahan dan tata ruang nasional melalui pemutakhiran data, digitalisasi layanan, serta penguatan regulasi berbasis geospasial. Program ini melibatkan kerja sama lintas sektor dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri, serta satuan kerja daerah.
Pudji menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas, penghindaran duplikasi program, dan penanganan dana yang masih belum terealisasi atau terblokir. Dalam pandangannya, keberhasilan ILASP tak hanya diukur dari output kegiatan, tetapi juga dari bagaimana kementerian menjaga akuntabilitas publik di era digital.
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyebut bahwa evaluasi proyek akan dilakukan secara rutin setiap dua minggu. “Kita ingin seluruh kegiatan terpantau secara presisi dan menghasilkan dampak nyata dalam transformasi layanan pertanahan,” jelas Andi.
Rapat evaluasi tersebut berlangsung secara hybrid dan melibatkan pejabat tinggi pratama serta seluruh jajaran pelaksana proyek di lingkup ATR/BPN. Masing-masing unit kerja diminta menyampaikan capaian, tantangan, serta rencana tindak lanjut secara terbuka.
ILASP digadang-gadang sebagai pilar baru dalam menciptakan sistem pertanahan yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap teknologi. Melalui pembiayaan dari Bank Dunia, Indonesia mendapatkan peluang untuk mempercepat reformasi birokrasi di sektor strategis ini.
Namun demikian, tantangannya tidak kecil. Potensi tumpang tindih kewenangan dan administrasi keuangan menjadi sorotan, sehingga keterbukaan informasi dan pelaporan berkala menjadi instrumen penting menjaga kepercayaan publik dan internasional.
Share:
