– Pilkada di Kabupaten Gorontalo tahun ini, boleh disebut sebagai Pilkada Berulang, yakni kontestan yang maju, masih hampir sama dengan calon Bupati pada Pilkada 2015 lalu. Yakni Nelson Pomalingo, Rustam Akili dan Toni Yunus, minus Sukri Moonti dan Sukri Harmain. Yang berbeda hanya calon Wakil Bupati yang kesemuanya wajah baru.
Tidak heran, jika ada ungkapan yang mengatakan, “Nelson Pomalingo pada Pilkada kali ini seakan berada dalam pusaran para calon Bupati yang “So pernah Leh”. Bahkan, fenomena “Pilkada berulang”, seperti ini seakan mengukuhkan asumsi, bahwa arena politik itu, memang tidak jauh berbeda dengan permainan judi, menang menjadi ketagihan, kalah semakin penasaran.
Terlepas dari persoalan itu, satu hal yang cukup menarik untuk diungkap adalah, seberapa besar kekuatan atau suplemen yang dimiliki para calon untuk memenangkan pertarungan di Pilkada kali ini.
Di pihak Nelson Pomalingo sebagai petahana, paling tidak terdapat 3 suplemen yang seakan melingkupi dan menjadi tamengnya di arena pertarungan, yakni : Pertama, karena sudah pernah berhadap-hadapan pada Pilkada 2015, maka Nelson sebenarnya sudah mengetahui titik kelemahan lawan-lawannya. Ibarat dalam permainan Tinju, di mana titik kelemahan lawannya, disitulah pukulan-pukulan telaknya akan tertuju.
Kedua, Nelson sudah memiliki “modal sosial” yang memadai, jauh-jauh hari sebelum ia menjadi Bupati. Ia misalnya dikenal luas sebagai sosok yang turut berjasa bagi lahirnya Provinsi Gorontalo yang dinikmati rakyat Gorontalo saat ini, yakni sebagai Ketua Presidium Nasional (Pressnas) Pembentukan Provinsi Gorontalo. Dengan begitu, momentum peringatan HUT Provinsi Gorontalo pada 5 Desember yang hanya terpaut 4 hari dengan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember, membawa berkah tersendiri bagi Nelson, ia akan diingat dan dikenang sebagai Deklarator Provinsi Gorontalo.
Tidka hanya itu saja, selama ini Nelson juga dikenal sangat concern terhadap cita-cita pembangunan SDM Gorontalo dan jejak keberhasilannya sebagai Rektor di 2 universitas, menjadi sisi lain yang cukup memberikan penguatan terhadap kefigurannya. Termasuk kiprahnya di puluhan organisasi di Gorontalo seperti PGRI, KSPI, Dewan Masjid Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan organisasi lainnya.
Ketiga, Nelson sudah memiliki jejak prestasi, karya dan karsa selama 4 tahun lebih sebagai Bupati Kab. Gorontalo. Pada point ketiga ini, Nelson unggul, karena ia mampu menunjukkan kinerja pemerintahannya yang progresif dengan indikator-indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Dari segi pembangunan infrastruktur misalnya, bukti karya nyata Nelson Pomalingo, sangat terlihat begitu vulgar di tengah masyarakat. Bahkan dalam tataran masyarakat bawah, ungkapan yang menyatakan “di era Pemerintahan Nelson Ada kemajuan dan ada perubahan”, terdengar jelas dan menggema di mana-mana, mulai dari Taman Budaya, Rumah Sakit Boliyohuto, Arena Road Race di Bongohulawa, Pusat Konservasi Budaya dan lain sebagainya. Yang lebih diapresiasi lagi, hanya dalam kurun 4 tahun lebih, Bupati Nelson mampu mempersembahkan 10 ribu unit Mahyani, terbesar di Provinsi Gorontalo dan terbilang spektakuler dalam sepanjang sejarah pemerintahan di Kab. Gorontalo. Demikian pula, dari aspek pembangunan non fisik seperti prosentase penurunan angka kemiskinan dari kisaran 21 persen lebih menjadi 18 persen lebih, kemudian investasi, dari tahun 2015 hanya sekitar Rp. 150 milyar tahun 2019, meningkat menjadi Rp. 1,8 Trilyun dan masih banyak lagi program-program lainnya yang sudah dapt dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
Tiga instrumen tersebut di atas akan lebih kuat dan dahsyat lagi , jika Partai Politik Pengusung dan pendukung, mampu memforumalasikan sebuah permainan yang solid, mobile, terarah, terkoordinasi dan terstruktur hingga ke akar rumput.
Disisi lain, calon penantang yang nota bene pernah “kalah” pada Pilkada 2015 lalu, nampaknya masih sulit mengidentifikasi titik kelemahan Nelson. Artinya Pada Pilkada kali ini, mereka masih tetap bermain “spekulasi”, menentukan titik kelemahan sang petahana.
Titik keunggulan calon penantang, hanya satu aspek yaitu mencari-cari, kemudian mengungkap kelemahan dan kekurangan program-program Pemerintahan yang kebetulan belum terpenuhi atau program pembangunan yang bermasalah, termasuk mengungkit-ungkit janji-janji Pilkada lalu yang tidak dipenuhi atau tidak terealisasi. Selain itu, para calon menantang akan lebih cenderung menggalang kekuatan dan opini dari kalangan yang boleh disebut “barisan sakit hati”, atau mereka yang pernah kecewa, tidak dapat proyek misalnya dan sebagainya.
Namun, bukan berarti upaya-upaya itu akan berhasil dengan gemilang. Belum tentu, sebab ada faktor-faktor tertentu yang dapat mementahkannya. Pertama, calon penantang harus jeli, peka dan cerdas dalam menggunakan pilihan kata atau kalimat, apalagi jika mengkritisi suatu program dan kebijakan sang petahana, tentu harus diikuti oleh bukti-bukti beserta asumsi-asumsi- ilmiah. Jika tidak, akan mengarah pada tudingan memfitnah, menghasut dan memprovokasi. Hal itu jelas akan mendekonstruksi wibawa calon penantang itu sendiri.
Kedua, akan dimentahkan oleh logika berpikir dari elemen masyarakat. Sebagai gambaran, ketika calon penantang mengkritisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki oleh calon petahana misalnya, maka logika berpikir masyarakat akan mengatakan, “Ya..namanya pembangunan memang harus menggunakan “Skala prioritas”, karena anggaran pemerintah yang sifatnya terbatas. Kalau hanya persoalan itu, apa ada jaminan, kalau seandainya, pada Pilkada 2015 anda yang terpilih jadi Bupati, semua ruas jalan yang rusak akan diperbaiki?. Jelas tidak ada yang bisa menjamin.
Namun, apapun strategis yang dimainkan oleh para calon untuk memenangkan pertarungan pada Pilkada tahun ini, Satu pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya, bahwa, calon-calon pemimpin yang akan maju pada perhelatan politik, tidak selamanya membutuhkan “Isi Tas” tapi kualitas dan integritas. Oleh karena itu, bagi mereka yang bercita-cita menjadi Bupati, Gubernur, Walikota bahkan Presiden sekalipun, harus sejak awal terjun ke masyarakat, berbuat, berkarya dan berprestasi, sehingga ketika suatu saat akan maju sebagai calon pemimpin, ia memiliki jejak karya dan karsa di masyarakat yang menjadi “modal sosial” yang bisa dijual di arena politik.
Jika tidak, maka justru kehadirannya hanya menjadi bumerang bagi demokrasi. Karena biasanya, calon-calon pemimpin yang miskin prestasi, dedikasi, jejak karya dan karsa, akan lebih cenderung membeli suara rakyat dengan uang recehan, ditambah dengan upaya-upaya yang terkadang melempar isu, manuver dan bahkan menebar ujaran kebencian yang tentu tidak sehat bagi demokrasi.
Apalagi, jika figur tersebut, tiba-tiba muncul di daerah, nanti menjelang perhelatan politik dan bicara tentang pembangunan untuk memajukan daerah. maka pertanyaan yang muncul, Lah..selama ini kemane aje to mas?
Yang jelas, siapapun kita sepakat, bahwa daerah ini ke depan, membutuhkan pemimpin sejati, pemimpin yang sudah teruji dan bukan pemimpin “Karbitan”, yang tiba-tiba muncul di daerah nanti pada saat jelang Pilkada.
Penulis: Ali Mobiliu
Share:
