Jakarta– Sudah lebih dari empat bulan sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pemerintahan, namun hingga kini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum menentukan sikap tegas apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Menunggu Keputusan Kongres April 2025
Mengutip laporan Majalah Tempo edisi 2 Maret 2025, keputusan final PDIP akan ditentukan dalam kongres partai yang dijadwalkan pada April mendatang. Dalam forum tersebut, para kader dan pimpinan partai akan membahas arah politik PDIP ke depan.
Berbeda dengan situasi saat ini, PDIP pernah mengambil sikap tegas sebagai oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama dua periode kepemimpinan SBY, partai berlambang banteng ini konsisten berada di luar pemerintahan dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
Jejak Oposisi PDIP di Era SBY
Pada periode pertama SBY (2004–2009), PDIP berdiri sendirian sebagai oposisi. Baru pada periode kedua (2009–2014), oposisi bertambah kuat dengan kehadiran Partai Gerindra dan Partai Hanura.
Kala itu, PDIP dikenal sebagai partai yang vokal dalam menggunakan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Misalnya, pada 2006, Hasto Kristiyanto yang saat itu masih menjadi anggota DPR menggalang dukungan untuk hak angket terkait impor beras. Sayangnya, upaya tersebut gagal. Namun, pada 2009, PDIP kembali memimpin hak angket terkait daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2009, yang kali ini berhasil dijalankan.
Selama satu dekade, PDIP juga aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta keputusan pemerintah yang menunjuk ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu.
Sikap PDIP di Pemerintahan Prabowo
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada Mei 2024, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sempat menyatakan bahwa partainya akan menjadi “penyeimbang” pemerintah. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa PDIP tidak secara langsung menjadi oposisi maupun bergabung dalam pemerintahan.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa partainya bersikap proporsional.
“Kalau di luar, kami mengkritik secara proporsional. Kalau di dalam pemerintahan, kami mendukung secara proporsional,” ujarnya pada 28 Februari 2025.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menekankan hubungan historis antara Megawati dan Prabowo sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap partai. Keduanya pernah berpasangan dalam Pemilu Presiden 2009.
“Situasi inilah yang kami gambarkan, bahwa posisi politik PDIP tak mengenal istilah oposisi,” kata Basarah pada 10 Januari 2025.
Instruksi agar Kritik Tidak Terlalu Tajam
Di internal PDIP, ada arahan agar para politikus partai tidak terlalu keras dalam mengkritik pemerintahan Prabowo. Beberapa anggota DPR dari PDIP mengungkapkan bahwa mereka diminta untuk tetap menyampaikan kritik secara hati-hati dan mendahului dengan pujian terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap positif.
Dengan posisi yang masih belum jelas, keputusan kongres PDIP pada April mendatang akan menjadi momen penting yang menentukan arah politik partai terbesar di Indonesia ini. Apakah PDIP akan kembali menjadi oposisi seperti di era SBY, atau justru memilih jalan kompromi dengan pemerintahan Prabowo?
(d10)
Share:
