, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita yang menjadi agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam pemaparannya, Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, membutuhkan dukungan ketersediaan lahan yang memadai. Karena itu, peran Kementerian ATR/BPN dinilai sangat penting dalam memastikan kepastian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
“Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong program Asta Cita dapat terlaksana,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sumber daya agraria yang terdiri dari sekitar 77 persen wilayah laut dan 23 persen daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, sekitar 70,1 juta hektare masuk dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen dari wilayah tersebut telah berhasil dipetakan.
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN saat ini terus menyelesaikan pemetaan terhadap sisa 20,5 persen bidang tanah yang belum terpetakan, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
“Ketika seluruh bidang tanah pada APL telah terpetakan, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lebih lengkap dan terintegrasi,” katanya.
Selain pemetaan, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong integrasi data pertanahan melalui Kebijakan Satu Peta. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi salah satu penyebab sengketa dan konflik agraria.
Ossy menilai berbagai persoalan pertanahan yang terjadi saat ini sebagian besar dipicu oleh belum terintegrasinya basis data antarinstansi. Karena itu, pemanfaatan teknologi dan penggunaan satu data yang sama menjadi solusi untuk meminimalkan konflik di lapangan.
“Melalui satu basis data yang terintegrasi, potensi tumpang tindih lahan dan konflik agraria dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Share:
