Gorontalo — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan untuk melaksanakan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026, meskipun hingga kini belum ada informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah teknis untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat apabila seleksi ASN kembali dibuka.
“Untuk tahun 2026, pada dasarnya kami masih menunggu penyampaian resmi dari Kementerian PANRB sebagai pengampu kebijakan. Teknis pelaksanaan penerimaan ASN nanti akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI,” ujar Rifli di Gorontalo, saat ditemui dailypost.id pada Sabtu (18/10/2025).
Menurut Rifli, BKD Gorontalo berkomitmen untuk selalu siap menjalankan kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Persiapan tersebut mencakup pendataan kebutuhan formasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemetaan potensi pegawai yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik.
“Kami sudah mempersiapkan data kebutuhan ASN di tingkat provinsi. Namun keputusan formasi dan pelaksanaan seleksi sepenuhnya menunggu arahan resmi dari pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat capaian bersejarah dengan mengalihkan 2.459 tenaga non-ASN atau tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah pengangkatan ASN di Gorontalo.
Rifli menyebut, keberhasilan tersebut menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Alhamdulillah, tahun ini saja kita mencatat sejarah. Sebanyak 2.459 tenaga honorer telah resmi dialihkan menjadi PPPK. Ini jumlah terbesar sepanjang sejarah Gorontalo,” katanya.
Selain menunggu petunjuk teknis dari KemenPAN-RB, BKD Gorontalo terus mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian yang dijalankan bukan sekadar administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Gorontalo,” tambah Rifli.
Dengan kesiapan tersebut, BKD Gorontalo berharap dapat segera menindaklanjuti setiap arahan pusat terkait penerimaan ASN 2026, agar proses seleksi dapat berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.
