Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat sejarah baru dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sebanyak 2.459 tenaga non-ASN atau tenaga honorer resmi dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah di Provinsi Gorontalo.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam memperjuangkan status kepegawaian para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Untuk tahun ini saja, alhamdulillah, kita mencatat sejarah dengan mengalihkan 2.459 tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu. Ini adalah jumlah terbanyak sepanjang sejarah di Gorontalo,” ujar Rifli Katili, saat ditemui dailypost.id pada Sabtu (18/10/2025).
Rifli menambahkan, langkah tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi tenaga honorer.
Terkait dengan penerimaan ASN atau PPPK tahun 2026, Rifli menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk tahun 2026, kami pada dasarnya menunggu penyampaian resmi dari Kementerian PANRB sebagai kementerian pengampu kebijakan. Teknis pelaksanaannya nanti dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI,” jelasnya.
Hingga saat ini, lanjut Rifli, belum ada informasi resmi yang diterima BKD Provinsi Gorontalo mengenai formasi atau kuota penerimaan ASN dan PPPK tahun 2026.
“Sampai sekarang informasi terkait penerimaan 2026 belum kami terima,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong reformasi birokrasi dengan memperkuat tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Program pengalihan tenaga honorer menjadi PPPK diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, motivasi pegawai, serta stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
