, Gorontalo – Bupati Gorontalo (Provinsi Gorontalo), Nelson Pomalingo menegaskan, dia senantiasa mencari solusi atas berbagai sengketa lahan, sehingga anggota masyarakat punya kepastian hukum atas kepemilikan lahan mereka.
Hal itu ditegaskan Bupati pada waktu membuka sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) redistribusi tanah Desa Puncak dan Desa Ayomolingo, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Kamis (8/7/2021).
Sidang yang berlangsung di ruang Madani, Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo tersebut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, TNI/Polri, Kejaksaan, BPS, BWS, kehutanan, serta kepala desa berkait.
“Ini menjadin sidang perdana setelah dibentuk setahun lalu,” ujar Nelson Pomalingo, usai mengikuti sidang PPL.
Menurutnya, sengketa lahan selalu menjadi persoalan yang sering muncul di tengah-tengah anggota masyarakat, khususnya di Desa Puncak dan Ayomolingo. Dia pun berusaha mencari solusinya. Salah satunya melalui sidang PPL ini.
Sebagian besar lahan di Desa Puncak dan Ayomolingo adalah areal transmigrasi. Di sini, sejak 10 tahun belum memiliki sertifikat tanah.
Pada sidang itu, ujarnya, Desa Puncak tak ada sengketa. Sertifikatnya pun akan segera diproses.
“Sehingga anggota masyarakat memiliki legalitas sah atas tanah mereka.”
Sedangkan di Desa Ayomolingo, ungkapnya, masih ada empat bidang tanah yang bermasalah.
“Saya masih menunggu rekomendasi dari instansi Kehutan dan Tata Ruang Provinsi,” kata Bupati Nelson. *
Share:
