, Limboto- Polemik yang melibatkan harga diri seorang bupati di Provinsi Gorontalo kembali menjadi perhatian publik. Kontroversi ini semakin menghangat setelah Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto angkat bicara, mendesak Lembaga Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk turut bertindak dalam mengatasi situasi ini.
Dalam pernyataannya, Wakil Bupati Hendra Hemeto menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menemukan solusi untuk mengatasi masalah dugaan amoral yang sedang berkembang.
“Saya berharap kita fokus saja dulu bagaimana penyelesaian masalah dugaan amoral ini, mudahan-mudahan bisa terselesaikan dengan bijak,” tegas Hendra.
Wabup juga mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam mencari pembenaran atau mencari kambing hitam.
“Jangan hanya sibuk mencari pembenaran dengan ‘mengkambing hitamkan’ orang lain. Memang dalam posisi saya sekarang ini, sayalah yang paling rentan dengan tuduhan itu,” ungkapnya dengan tegas.
Wabup Hendra menekankan bahwa tanggung jawab menyelesaikan situasi ini seharusnya menjadi tanggung jawab langsung Bupati.
“Yang bisa menyelesaikan masalah ini seharusnya bupati Nelson sendiri. Tidak ada gunanya menyuruh orang lain untuk menjelaskan,” kata Hendra.
Untuk itu, Wabup meminta Lembaga Adat dan DPRD untuk ikut terlibat dalam memecahkan masalah ini mengingat harga diri seorang pemimpin daerah sudah tercoreng di depan publik.
“Saya minta lembaga adat dan DPRD juga jangan cuma diam. Masyarakat menunggu kejelasan. Bupati juga harus menjelaskan secara gentle, karena saat ini harga dirinya sudah diobok-obok,” tegas Wabup.
Lebih lanjut, Wabup mengingatkan bahwa keterbukaan dan kejujuran dalam menjelaskan situasi ini sangatlah penting. “Kalau tidak benar, ya jelaskan tidak benar di publik,” tandas Wabup.
Kini, semua mata mengawasi bagaimana proses penyelesaian masalah ini akan berkembang dan apakah langkah-langkah yang diambil akan mampu mengembalikan harga diri bupati di mata publik.
(Alia S.)
Share:
