Editorial- Pemilihan kepala daerah seringkali menjadi panggung evaluasi bagi kinerja seorang pemimpin. Namun, ironi terasa menyengat ketika sosok yang telah gagal memimpin sebuah daerah dengan catatan defisit anggaran yang mencemaskan dan gaji para pegawai honorer yang tidak terbayarkan penuh, masih berani mencalonkan diri kembali.
Tahun anggaran 2023 menjadi saksi bisu dari defisit anggaran yang melonjak hingga miliaran rupiah dalam APBD. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kegagalan sistem yang memerlukan kepemimpinan yang tangguh dan visioner. Defisit sebesar itu tak hanya mencerminkan ketidakefisienan pengelolaan, tetapi juga merangkum kekurangan dalam perencanaan dan pengawasan yang tegas.
Tak hanya itu, gaji para honorer atau PTT yang tidak dibayarkan penuh di akhir tahun menjadi luka yang menganga bagi banyak keluarga. Mereka yang berkontribusi secara langsung dalam menjalankan roda pemerintahan daerah seharusnya mendapatkan penghargaan berupa gaji yang tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Pertanyaan pun muncul dengan tegas: apakah sosok yang gagal dalam mengelola keuangan daerah dan tidak mampu memberikan hak yang seharusnya kepada para pegawai bisa dianggap layak untuk kembali memimpin? Apakah kegagalan tersebut bukanlah catatan yang cukup signifikan untuk mempertanyakan kapasitas dan kompetensi dalam memimpin suatu entitas?
Pemilihan kepala daerah bukanlah semata-mata tentang popularitas atau retorika berkilau. Ini berkaitan erat dengan integritas, kompetensi, dan dedikasi untuk mengemban amanah rakyat dengan baik. Mencalonkan diri kembali setelah catatan kegagalan yang demikian jelas bukan hanya soal hak politik, tetapi juga soal tanggung jawab moral.
Masyarakat sebagai pemegang kekuatan dalam demokrasi perlu mengadopsi sikap kritis dalam mengevaluasi rekam jejak para kandidat. Mereka perlu melihat lebih dari sekadar janji-janji manis kampanye, melainkan melihat ke dalam substansi dan kemampuan nyata para calon pemimpin.
Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengajukan pertanyaan yang tajam dan mengadakan evaluasi mendalam terhadap para calon kepala daerah. Kita harus memilih yang terbaik untuk mendorong daerah ke arah kemajuan, bukan kembali kepada kegagalan masa lalu.
(Vt)
Share:
